Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam percepatan tersebut, pemerintah meminta kepada PT PLN (Persero) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pengembangan hal tersebut. Namun ternyata, pemerintah melihat bahwa PLN belum bisa merealisasikan keinginan dari pemerintah tersebut.
"Saya ingin jelaskan, kita ingin mendorong terus pengembangan EBT. Tapi kalau dilihat perkembangan berita responsnya agak kurang positif dari PLN. Jadi kami tekankan lagi bahwa itu adalah mandat UU, mandat PP, dan mandat Perpres," tegas Sudirman, usai rapat tentang pembiayaan program kelistrikan, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (7/1/2016).
Baca Juga
Advertisement
Kebutuhan untuk mempercepat pengembangan EBT tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 mengenai Energi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional (KEN). Sudirman menjelaskan, dalam waktu dekat akan dibentuk badan usaha khusus, yang bertugas di bawah PLN. Tugas badan ini nantinya memacu EBT di Indonesia.
"PLN khusus EBT ini akan menjembatani adanya keterbatasan dari PLN konvensional dari sisi anggaran untuk pengembangan energi di hulu dan sumber daya yang lebih fokus dalam mendukung target pemerintah mencapai bauran energi nasional dari EBT yang ambisius," kata dia.
Agar EBT menarik di mata investor, lanjut Sudirman, akan diselesaikan persoalan kebijakan tarif, terutama tarif pembangkit listrik geothermal, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga angin. Selain itu, Februari mendatang akan diadakan forum khusus EBT di Bali.
"Even atau pembentukan pusat keunggulan energi baru di Bali itu akan jadi momentum, di mana Februari akan dijadikan forum clean energi. Kemudian di situ akan berkumpul investor dan para pemain dibidang EBT. Ini sesuatu yang harus kita dorong terus, karena menang dianggap masih belum menjadi agenda utama," tandas Sudirman.
Dari proyek pembangkit listrik 35 ribu MW, pemerintah menargetkan 25 persen berasal dari EBT, atau setara dengan 8.750 MW untuk 4 tahun ke depan. Total tersebut didapat dari beberapa pembangkit yang dibangun terpisah, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Samas sebesar 50 MW, PLTB di Sidrap sebesar 70 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kupang sebesar 5 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Sarulla sebsar 330 MW, dan Pembangkit Listrik Biomassa di Surabaya sebesar 10 MW. Kemudian, akan ada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh Indonesia dengan total 5 ribu MW. (Silvanus Alvin/Gdn)
**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6
