Liputan6.com, Jakarta - Usai mendengarkan paparan dari para pegiat open BTS di markas ICT Watch, kawasan Tebet Barat Dalam, Jakarta, Kamis (7/1/2016) kemarin, Menteri Komunikasi (Menkominfo) Rudiantara tampak memberi sinyal lampu hijau.
"Regulasi itu harus dibuat sesuai dengan kondisi. Makanya, pemerintah harus memiliki affirmative policy atau kebijakan keberpihakan. Kebijakan tersebut maksudnya dalam konteks penataan. Ketika ada penemuan penting yang dapat memberi kemaslahatan bagi masyarakat (dalam hal ini Open BTS, red.), hal tersebut harus dikedepankan." ungkap Rudiantara.
Adapun pegiat open BTS yang hadir pada saat itu berasal ICT WATCH, AirPutih, STIKOM Surabaya, Universitas Gunadharma, RaihanTeknologi, Surya University, dan Onno W. Purbo.
Baca Juga
Advertisement
Di acara diskusi santai ini, mereka saling berkenalan dan berbagi pengalamannya selama bergelut dengan Open BTS. Ada yang punya pengalaman menggarap Open BTS dalam skala desa, ada juga yang masih dalam skala laboratorium.
Lebih lanjut, Rudiantara berujar bahwa pihaknya sebagai regulator tidak ingin menjadi penghambat bagi teknologi apa pun.
"Saya terbuka. Teknologi apa pun untuk USO (Universal Service Obligation, Kewajiban Pelayanan Universal/KPU, red.) tidak akan saya halangi. Saya gak peduli teknologinya seperti apa, yang penting masyarakat terlayani," tegas pria yang akrab disapa Chief RA tersebut.
Dalam ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), salah satu tujuan dari USO adalah mempercepat pemerataan akses telekomunikasi dan informasi bagi daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan tidak layak secara ekonomi. Dengan demikian, kehadiran Open BTS dapat menjadi teknologi alternatif dari BTS milik operator seluler yang dari segi feasibility sulit diwujudkan di daerah-daerah tersebut.
(Why/Cas)
