Liputan6.com, Jakarta - Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menilai, anggaran DPR pada 2016 tidak terlalu mengagetkan. Sebab, sudah sering anggaran DPR membuat kaget.
"Anggaran-anggaran yang muncul tidak mengagetkan karena terus berulang. Yang mengagetkan bahwa pemerintah menyetujui anggaran pembangunan gedung DPR yang jumlahnya Rp 480 miliar," ujar Manajer Advokasi Fitra Apung Widadi di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2016).
Apung mengatakan, seharusnya DPR lebih memperhatikan kinerjanya dibandingkan memikirkan anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya. "Analisis Seknas FITRA, kinerja DPR buruk pada tahun 2015 lalu diakhiri dengan kasus Setya Novanto yang kemudian mundur," kata dia.
Dia menuturkan, berdasarkan kajian Fitra, dari anggaran mengenai rumah jabatan anggota (RJA) di Ulujami dan Kalibata, biaya pemeliharaan rusa, pengharum ruangan, cleaning service, biaya kebersihan, pengadaan dan perawatan kendaraan, pengadaan alat kesehatan dan obat, serta pakaian dinas, hampir seluruhnya naik.
Baca Juga
Advertisement
Apung mengatakan, anggaran lebih dari Rp 100 miliar untuk RJA di Ulujami dan Kalibata, tidak dirincikan untuk apa saja. Anggaran untuk cleaning service mencapai Rp 2 miliar, dan pengadaan mobil ambulans Rp 1 miliar untuk setiap unit.
"Seharusnya lebih dikaji karena tahun 2015 lalu DPR juga telah membeli ambulans. DPR menganggarkan pemeliharaan rusa Rp 599 juta dan pengharum ruangan sebesar Rp 2 miliar," ujar dia.
Tak hanya itu, Seknas FITRA pun melihat ada kenaikan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan dan obat serta pakaian dinas. "DPR mengadakan sarana penunjang kesehatan dan obat-obatan sebesar Rp 7,2 miliar. Angka tersebut adalah angka yang cukup besar mengingat fungsi DPR bukanlah sebagai rumah sakit," imbuh Apung.
"Pakaian dinas DPR terus menerus mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2014 yang mengalami penurunan. Hal itu bisa dilihat pada tahun 2013 anggarannya Rp 1 miliar, lalu 2015 mencapai Rp 3,4 miliar, dan untuk 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 3,7 miliar," lanjut dia.
Apung mengatakan, DPR tidak efisien dan efektif dalam perencanaan anggaran. Seharusnya DPR tidak boros dan bisa lebih menekan anggarannya. Beragam kelengkapan yang telah dibeli 2015, seperti mobil golf dan ambulans seharusnya tidak perlu dibeli lagi tahun ini.
"DPR tidak efisien dan tidak efektif dalam perencanaan anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan anggaran ajaib yang selalu berulang setiap tahunnya dan tidak wajar. Secara keseluruhan, Seknas Fitra menolak pembangunan gedung. Batalkan anggarannya dan setorkan kembali uangnya ke negara," Apung menandaskan.
