Liputan6.com, Jakarta - Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Bandung 2011 menyepakati rencana pelaksanaan muktamar islah sebagai langkah rekonsiliasi dualisme kepengurusan di tubuh partai berlambang Kabah tersebut.
"Yang paling penting pada malam hari ini memutuskan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan seluruh konflik dengan menerima usulan para senior partai untuk menggelar muktamar nasional," ucap Sekretaris Jenderal DPP PPP hasil Muktamar Bandung Romahurmuziy di Jakarta, Jumat malam, 8 Januari 2016, seperti dilansir Antara.
Romahurmuziy yang biasa disapa Romy menyebutkan muktamar tersebut merupakan muktamar islah yang harapannya dapat diikuti oleh seluruh komponen PPP. Termasuk, DPP PPP hasil Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz.
Baca Juga
Advertisement
Romahurmuziy mengatakan hasil keputusan rapat juga menetapkan diadakannya musyawarah kerja nasional (mukernas) yang rencananya akan digelar pada Jumat 15 Januari mendatang untuk membahas mengenai teknis diadakannya muktamar islah.
Romy menyebut rentang waktu satu pekan sampai diadakannya mukernas akan digunakan untuk melakukan upaya komunikasi pada kubu Djan Faridz agar menyepakati usulan diadakannya muktamar islah.
"Diadakannya mukernas pada Jumat depan, memungkinkan kita untuk membangun komunikasi pada seluruh pihak. Sebenarnya hari ini kami sudah mengundang (kubu Djan Faridz) tapi belum direspons positif. Harapan kita tentu akan mendapatkan respon positif," papar Romy.
Rapat Pengurus Harian DPP PPP muktamar Bandung dihadiri oleh para anggota dan ketua Mahkamah Partai, Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Syariah. Tampak hadir pula Lukman Hakim Saifuddin selaku Wakil Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Bandung dan Suharso Monorfa.
Plt Ketum Ditetapkan Senin Depan
Adapun penunjukan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP akan ditentukan pada Senin 11 Januari 2016 yang dipilih dari 4 Wakil Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Bandung 2011 silam.
"Kita akan ambil keputusannya pekan depan, apakah hari Senin atau Selasa. Tapi kemungkinan besar akan kita ambil keputusan pada hari Senin," ujar Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Bandung Romahurmuziy.
Penunjukan Plt Ketua Umum DPP PPP yang rencananya ditetapkan pada rapat pengurus harian yang dilakukan pada Jumat malam 8 Januari 2016, ditunda karena mempertimbangkan kesepakatan yang lebih luas dengan persetujuan seluruh komponen partai.
Calon Plt ketua umum tersebut diambil dari 4 Wakil Ketua Umum DPP PPP Muktamar Bandung. Yakni, Hasrul Azwar, Lukman Hakim Saifuddin, Emron Pangkapi, dan Suharso Monorfa. Hal ini mengingat Ketua Umum DPP PPP muktamar Bandung Suryadharma Ali tersandung kasus hukum.
Pada rapat pengurus harian yang dilaksanakan Jumat malam tadi, tidak dihadiri oleh Hasrul Azwar dan kubu Djan Faridz.
"Memutuskan adanya penundaan pengambilan keputusan pelaksana tugas menunggu komunikasi dari pihak yang lebih luas, agar keputusan diambil secara lebih paripurna," ujar Romy.
Dalam rapat tersebut juga menyepakati diadakannya musyawarah kerja nasional yang akan diadakan pada Jumat 15 Januari 2016, untuk menentukan tempat dan waktu diadakannya muktamar islah sebagai solusi rekonsiliasi kedua kubu kepengurusan yang bersengketa.
Lukman Hakim Saifuddin ditunjuk untuk melakukan upaya komunikasi kepada kubu DPP PPP muktamar Jakarta untuk menyepakati keputusan bersama pelaksanaan mukernas dan diadakannya muktamar islah.
Diadakannya muktamar islah yang diharapkan akan diikuti oleh seluruh komponen partai menjadi solusi untuk mengakhiri seluruh konflik. "Pada prinsipnya tidak ada mutlak-mutlakan, tidak ada saling meniadakan, tidak ada kehilangan muka, itu yang jadi prinsip rekonsiliasi," tutup Romy.
