Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai wajar dengan pernyataan keras Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang menyatakan agar dirinya tidak didikte terkait reshuffle kabinet jilid II. Sebab, di sistem presidensial seperti saat ini, partai politik memiliki peran untuk memengaruhi.
"Siapa pun presiden yang berkuasa seperti presidensil setengah hati, akan terbelenggu partai politik," tegas Hanta dalam diskusi bertajuk Buruk Kinerja, Kabinet Terbelah, di Jakarta, Sabtu (9/1/2016).
Hanta menjelaskan, sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, telah terjadi berbagai kompromi politik. Artinya, terdapat peran partai politik menentukan arah pemerintahan. Mulai dari wacana pembentukan koalisi tanpa syarat dan niat membentuk kabinet yang ramping.
Hanta menganggap kedua hal tersebut tidak berhasil dijalankan Jokowi. Secara aspek idealis terpenuhi, tapi realitanya jauh berbeda.
Terkait dengan reshuffle jilid II saat ini, Hanta yakin Jokowi berusaha lebih gigih untuk mengurangi suara-suara partai politik. "Kalau terjadi reshuffle takutnya kental nuansa kompromi politik. Beda makna jangan dikte saya. Itu generalisasikan bahwa saya strong leadership," tegas Hanta.
Baca Juga
Advertisement
Hanta menyampaikan ada 4 hal yang perlu diperhatikan jelang reshuffle, yaitu memperhatikan kinerja berbasis teknokratik, evaluasi publik, evaluasi politik, dan evaluasi loyalitas. Selain itu, ada 2 cara bagi Presiden Jokowi untuk mencari menteri-menteri baru, yaitu cara titipan dan intip.
"Polanya bisa titipan, nama-nama ditentukan ketum, lalu dikirim dan Presiden bingung mau beri jabatan di mana. Beda kalau intip, misal Pak Hendrawan cocok atau Kang Maman, itu beda ceritanya. Soal rekomendasi atau seleksi," tandas Hanta.
Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan agar tidak ada pihak mendiktenya mengenai perombakan kabinet. Menurut dia, waktu perombakan atau siapa yang akan diganti sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
"Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Jangan ikut-ikut mendorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Itu hak prerogatif Presiden," kata Jokowi setelah menghadiri acara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Rabu 6 Januari 2016.
