Liputan6.com, Jakarta Masa depan suram tengah menghantui Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia. Iklim investasi di kota tersebut perlahan mulai redup seiring konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelolaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Manager of Admin dan General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, pengelola kawasan industri Batamindo, Tjaw Hioeng mengaku, investasi di Batam pada tahun lalu kurang menggairahkan dan diproyeksikan bernasib sama pada tahun ini.
Calon penanam modal dikatakannya, masih menunggu perkembangan FTZ Batam sampai saat ini termasuk solusi pemerintah pusat (Pempus) atas 'perang dingin' terkait kewenangan BP Batam dan Pemko Batam.
Baca Juga
Advertisement
"Tahun lalu tidak terlalu banyak investor, dan di tahun ini belum ada yang masuk (rencana investasi). Investor kelihatannya wait and see dengan perkembangan FTZ Batam," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (10/1/2015).
Bukan hanya faktor dualisme kewenangan antar otorita Batam, kata Tjaw, penyebab lain berkurangnya minat investasi di Batam karena maraknya aksi demo buruh. Dikatakan Tjawa, baik BP Batam maupun Pemko Batam seolah menutup mata termasuk kasus hengkangnya beberapa perusahaan asing dari Batam akibat tidak kuat lagi menghadapi situasi ini.
"Perusahaan yang angkat kaki juga karena tidak tahan menghadapi demo dan mogok kerja yang berlarut-larut tidak kunjung selesai. BP Batam dan Pemko Batam seakan tidak peduli akan hal ini dan menyerahkan semuanya kepada Disnaker serta aparat kepolisian," jelas Tjaw.
Menurut Tjaw, ada beberapa perusahaan asing yang sudah hengkang dari Batam di tahun lalu.
Di antaranya, awal tahun lalu ada PT Siemens Hearing System, perusahaan Jerman yang memutuskan angkat kaki karena mogok kerja dari serikat buruh dan berujung pada penutupan akses masuk ke perusahaan.
"Ada juga PT Fujitec Indonesia di Batamindo Industrial Park dan Nidec Servo Batam (dulunya PT Japan Servo Batam) hengkang dari Batam. Semuanya karena faktor demo dan ketenagakerjaan," terangnya.
Tjaw berharap, ke depan iklim investasi di Batam semakin membaik, termasuk menyelesaikan kewenangan terhadap pengelolaan kegiatan penanaman modal di Batam.
"Sebaiknya Pempus memberikan wewenang khusus urusan investasi kepada satu intansi saja, apakah mau BP Batam atau Pemko Batam atau badan pengelolaan lainnya karena bagi investor. (Fik/Zul)
