Liputan6.com, Jakarta - Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berupa pengayaan uranium tidak serampangan di transfer antar-negara. Penggunaannya dijaga ketat agar tak ada negara yang mempunyai kemampuan membangun senjata nuklir.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi mengungkapkan, Indonesia sejak era kepemimpinan Soekarno sudah merencanakan pembangunan pembangkit nuklir. Bahkan Presiden I RI, diakuinya, menginginkan Indonesia menguasai teknologi nuklir.
"Presiden pertama Soekarno dalam pidato di KTT Non Blok supaya menguasai teknologi nuklir supaya kita menguasai dan membangun senjata nuklir. Tapi itu tidak mungkin kecuali kita berani, seperti Iran," jelasnya di Jakarta, Senin (11/1/2016).
Baca Juga
Advertisement
Menurutnya, Iran berani membangun PLTN sekaligus menguasai teknologi pengayaan uranium dengan ancaman dari negara-negara maju hingga diembargo seluruh dunia. Sementara Indonesia, dinilai Rinaldy, belum mempunyai kemampuan melawan dunia secara politik.
"Walaupun kita punya keberanian, kita tidak bisa melawan dunia. Teknologi nuklir bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari, banyak ahli di Batan Teknologi, tapi tidak mungkin diaplikasikan di sini. Karena teknologi ini dijaga dunia supaya senjata nuklir tidak berkembang di negara tidak aman seperti kita," terang Rinaldy.
Ia mengaku, Rusia dan Amerika Serikat (AS) tidak akan dengan mudah memindahkan atau melakukan transfer teknologi pengayaan uranium kepada Indonesia. Hal ini pernah disampaikan pihak Rusia kepada Rinaldy saat acara seminar nuklir di ASEAN, di mana negara-negara yang mempunyai teknologi nuklir sedang memasarkannya di Asia Tenggara.
"Saya pernah bertemu dengan pihak Rusia dan AS, mereka bilang tidak mungkin memberikan (teknologi) itu ke Indonesia. Karena Indonesia bisa punya kemampuan untuk membangun senjata nuklir," papar Rinaldy. (Fik/Ndw)*
