Liputan6.com, Jakarta - PDIP kembali buka suara mengenai dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) beberapa waktu lalu terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selain PAN, Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) juga berencana akan menjadi partai pendukung pemerintah.
Namun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto buru-buru mengatakan, tidak semua partai harus masuk ke pemerintahan. Sebab tetap harus ada partai penyeimbang dari dalam dan luar pemerintah.
"Demokrasi akan terbangun bila ada cek and balances. Jadi tidak semua partai harus masuk. Ada yang di dalam dan di luar. Ini yang harus dibangun. Kami menanggapi positif dukungan itu," kata Hasto di sela kegiatan Rakernas PDIP, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2016).
Selain itu, kata Hasto, Jokowi juga mempunyai kewenangan penuh mengganti menterinya. Termasuk apakah akan memberikan jatah menteri kepada PAN dan PKS.
Baca Juga
Advertisement
"Soal itu, itu hak prerogatif Presiden. PDIP bukan memberikan masukan ABS (asal bapak senang). Tapi langkah-langkah konkret," ucap Hasto.
Hasto menambahkan, untuk melaksanakan agenda kerja pemerintahan, PDIP akan terus membangun komunikasi kepada pihak-pihak di luar pemerintahan. Salah satunya DPR.
"PDIP akan mengambil langkah positif, terobosan, termasuk membangun komunikasi yang aktif dengan seluruh fraksi di DPR. Kami akan terus ada untuk program dan kemajuan-kemajuan," ucap Hasto.
