Liputan6.com, Bogor - Pemerintah Kota Bogor mengaku belum siap menerapkan sistem satu arah (SSA) di seputar Kebun Raya Bogor, karena perencanaan yang belum matang. Selain kesiapan infrastruktur belum terpenuhi, penanganan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Otista serta jalur yang dijadikan jalan alternatif juga masih dibahas.
"Kalau terburu-buru bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru, terutama PKL dan angkot," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Senin 11 Januari 2016, di Bogor, Jawa Barat.
Meski demikian, Bima menargetkan SSA sesuai arah jarum jam dilaksanakan antara Maret dan April mendatang. Penerapan satu jalur berdampak positif bagi Kota Bogor. Salah satunya sebagai solusi mengatasi kemacetan di beberapa ruas jalan sekitar Kebun Raya Bogor dan Istana Kepresidenan.
"Soal waktu direalisasikannya SSA semua sudah sepakat. Jadi, mulai sekarang semua perencanaan harus matang. Tapi saya minta jangan ditunda-tunda lagi," ucap Bima.
Baca Juga
Advertisement
Kepala DLLAJ Kota Bogor Achsin Prasetyo mengatakan, rekayasa arus lalu lintas di seputar Kebun Raya harus betul-betul matang, terutama dalam hal infrastruktur. Itu disebabkan terdapat beberapa persimpangan yang menjadi pertemuan kendaraan dari berbagai arah. Di antaranya Simpang Jalan Pajajaran-Jalak Harupat, Simpang Bogor Trade Mal, Simpang Jalan Juanda, Simpang Paledang, dan Jalan Sudirman.
"Setiap persimpangan perlu dibenahi infrastruktur serta jalan harus steril dari PKL dan penataan ulang parkir badan jalan," kata dia.
Setelah PKL ditertibkan, Pemkot Bogor juga harus membangun sejumlah fasilitas selasar untuk calon penumpang angkot, dan membuat jalur lambat untuk angkot. Achsin mengaku sudah mengkaji pemberlakuan SSA. Targetnya, sistem satu arah dapat mengurai kemacetan di beberapa titik sekitar Kebun Raya Bogor dan Istana Kepresidenan.
Koordinasi Paspampres
Kapolres Bogor Kota AKBP Andi Herindra mendukung penuh program tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pemkot memperhatikan semua pihak yang terdampak sistem itu. Apalagi, hampir separuh angkot di kota itu melewati Kebun Raya Bogor.
"Sejauh ini kepolisian sangat mendukung program ini, tapi harus betul-betul matang karena menyangkut orang banyak," kata Andi.
Menurut dia, Kota Bogor sudah seharusnya mengikuti Jakarta dalam pengelolaan lalu lintas. Selain itu, Bogor juga membutuhkan Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, mengingat situasi arus lalu lintas kendaraan cukup ramai pada hampir setiap titik jalan di Kota Bogor. Untuk sistem satu arah, saran dia, perlu koordinasi dengan Paspampres sebab pengawalan Presiden sudah memiliki Prosedur Standar Operasi (SOP) tersendiri.
"Apalagi, Kota Bogor masuk ring I pengamanan Presiden Jokowi. Karena saat ini sangat sering sekali berada di Kota Bogor," ucap Andi.
Sekretaris Organda Kota Bogor Farid Wahdi mengatakan, belum ada sosialisasi kepada pengemudi maupun pemilik angkot terkait akan diberlakukannya SSA di seputar Kebun Raya Bogor.
"Belum ada. Sejauh ini baru pembahasan di tingkat dinas dan Muspida saja. Kalau ke sopir angkot belum ada," kata dia.
Namun demikian, Organda mendukung sepenuhnya program tersebut. Ia meminta sebelum terlaksana, program disosialisasikan secara menyeluruh dan berkesinambungan supaya tidak timbul gejolak di kemudian hari.
"Termasuk ke mana jalur yang harus dilalui angkot setelah diberlakukan SSA, itu harus jelas," kata dia.
Pemberlakuan SSA di seputar kebun raya sudah molor 3 kali. Terakhir, SSA akan diterapkan pada awal tahun ini.
