Liputan6.com, Jakarta - Seorang anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berinisial Pratu FAP ditangkap di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara karena membawa sabu-sabu dan ekstasi saat hendak terbang ke Jakarta.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun turut menanggapi hal ini. Menurut dia, perilaku ini harus segera diperbaiki.
"Soal Paspampres saya kira bisa diperbaikilah, karena kadang-kadang dengan jumlah yang cukup besar sulit untuk mengontrol setiap orang," ungkap Fadli Zon di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Politikus Partai Gerindra ini menyarankan, sebaiknya instansi pemerintahan mengadakan tes narkoba secara rutin dan mendadak. Ini berlaku untuk seluruh instansi pemerintah.
"Saya kira ada baiknya, di dalam kubu instansi pemerintah, seperti kepolisian dan tentara itu harus ada tes narkoba secara rutin dan juga dadakan. Ini dilakukan demi mencegah," ujar Fadli.
Jika memang ada oknum Paspampres yang benar menggunakan narkoba, Fadli berharap pelaku harus ditindak tegas. Apalagi narkoba dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang.
"Tindakannya harus tindakan tegas kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi ya pencegahan. Seharusnya kalau sudah ada yang fatal seperti narkoba, sudah abuse of power physics, ya melalui jalur hukum saja," kata Fadli.
Baca Juga
Advertisement
Terlebih, Paspampres yang memiliki tugas dan tanggung jawab cukup tinggi yaitu menjaga dan mengawal presiden serta wakil presiden. Paspampres, lanjut dia, seharusnya mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi.
"Inikan Paspampres, harusnya tingkat kedisiplinannya lebih tinggi ketimbang yang lain karena ini menjaga Presiden dan Wakil Presiden RI. Itu kan berarti harus mempunyai kedisiplinan 2 kali lipat lebih kuat daripada yang biasa," ucap Fadli.
Fadli menambahkan, Paspampres sudah bekerja baik. Dia menganggap kalau ada 1 atau 2 orang yang nakal, sudah biasa. Sebab, di semua instansi juga seperti itu, termasuk di DPR dan lembaga eksekutif lainnya.
"Saya kira mereka (Paspampres) sudah berusaha keras, saya kira sejauh ini sudah baik ya. Kalau ada 1 atau 2 oknum itu biasa, semua instansi seperti itu, DPR juga sama, di eksekutif malah lebih banyak orangnya. Karena saya kira enggak bisa kita pantau semua orang," pungkas Fadli.
