Megawati: PNSB Bukan Kepentingan PDIP

Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan telah merekomendasikan pengembalian fungsi dan kewenangan MPR untuk membentuk dan menetapkan Ketetapan MPR terkait dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). PNSB ini nantinya akan dijadikan sebagai haluan negara dan haluan pembangunan nasional melalui amandemen terbatas terhadap UUD 1945.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, bahwa PNSB ini bukan kepentingan pribadi dan partainya. Tetapi lebih kepada kepentingan negara dan bangsa.
‎
"Saya sampaikan kepada Kepala Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional), bahwa tidak ada kepentingan bagi saya atau bagi partai saya. Apa yang saya usulkan ini untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Megawati di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa 12 Januari 2016.

Putri Presiden pertama Soekarno itu menjelaskan, usulan GBHN ‎yang di dalamnya terkandung materi PNSB itu demi kemajuan Indonesia. Terutama agar pembangunan di Indonesia berkesinambungan 50 sampai 100 tahun mendatang.

Menurut Megawati, PDIP menawarkan satu konsep haluan negara melalui PNSB itu karena melihat adanya kemandekan di sektor pembangunan. Megawati berharap semua pihak bisa memahami usulan partainya tersebut.

"Di negara lain yang keinginan majunya itu luar biasa, semua gagasan diimplementasikan. Kita jangan mandek terus," ucap dia.

Selain itu, Presiden RI ke-5 ini juga mengeluhkan pemberitaan di media massa, di mana banyak pihak yang mengkhawatirkan usulan PNSB dari PDIP. Sejumlah pihak khawatir jika ada amandemen UUD 1945 untuk GBHN, negara akan kembali seperti rezim Orde Baru era Soeharto dulu yang otoriter.

Maka dari itu ia mengajak semua pihak membuka pikirannya secara lebih luas. Kemudian mendiskusikan usulan GBHN tersebut terlebih dahulu.

"Buka ruang dulu lah, diskusikan dulu, jangan reaktif dan mau menutup seperti itu. Kalau begini bagaimana Indonesia mau maju," pungkas Megawati.‎