Liputan6.com, Jakarta - Jalan MH Thamrin, lebih tepatnya di kantor polisi di depan pusat perbelanjaan Sarinah, kemarin menjadi pusat perhatian. Aksi pengeboman dan baku tembak itu bahkan disorot dunia internasional.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengungkapkan, meski ada kejadian itu minat investasi negara lain ke Indonesia tetap tinggi, salah satunya China.
Dalam pertemuan dengan beberapa calon investor potensial di Shanghai, China, para investor mengemukakan secara umum keamanan di Indonesia masih terkendali. Terlebih investasi yang dilakukan oleh investor China tidak terpusat di Jakarta.
"Para investor juga melihat kesigapan aparatur pemerintah, baik kepolisian maupun aparat keamanan lainnya dalam menangani peristiwa yang terjadi di Jakarta tersebut. Para investor merespons positif statement dan langkah cepat yang diambil oleh Presiden," tegas Franky, Jumat (15/1/2016).
Baca Juga
Advertisement
Ia juga menginstruksikan 8 kantor perwakilan yang ada di luar negeri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri. Mereka akan terus mengomunikasikan perkembangan peristiwa serta kondisi keamanan di Indonesia kepada para calon investor maupun investor existing yang ada.
"Persepsi positif mengenai keamanan berinvestasi di Indonesia merupakan salah satu poin daya saing investasi Indonesia," tutur dia.
Beberapa investasi dari Tiongkok yang sedang dalam masa konstruksi merupakan investasi di bidang smelter. Selain di Morowali, tercatat terdapat investasi smelter dari Tiongkok di Bantaeng, Sulawesi Selatan senilai Rp 1,7 triliun.
Industri smelter berdasarkan data realisasi investasi Januari-September 2015 di Indonesia mencapai angka Rp 12,1 triliun dari 170 proyek.
China termasuk termasuk negara teratas yang mencatatkan nilai rencana investasi di Indonesia. BKPM mencatat sepanjang 2015, pengajuan izin prinsip dari Tiongkok yang masuk ke BKPM mencapai angka Rp 277 triliun. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar di atas Singapura sebesar Rp 203 triliun dan Jepang sebesar Rp 100 triliun. (Yas/Ahm)*
