Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak pernah merekomendasikan Sugianto Sabran sebagai calon Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk bertarung dalam pilkada 27 Januari 2016.
Dalam rapat koordinasi dan konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun, Selasa 19 Januari 2016, Hasto menegaskan, dalam pilkada Kalteng, PDIP hanya mencalonkan pasangan Willy M Yoseph-HM Wahyudi K Anwar. Pasangan tersebut mendapat nomor urut 2 dalam pilkada yang akan digelar 27 Januari.
Karena itu, jika ada pasangan calon lainnya yang mengaku mendapat dukungan PDIP, Hasto mengatakan hal itu sebuah kebohongan publik.
"Tidak, tidak, tidak ada. Kita hanya mengusung Willy-Wahyudi," ujar Hasto dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa 19 Januari 2016.
Hasto mengatakan, pasangan calon yang diusung PDIP harus berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan. Willy-Wahyudi sendiri telah berkomitmen membangun kebun raya dan kebun binatang di Kalteng. "Tidak boleh hutan-hutan berubah semua jadi kebun sawit," ujar Hasto.
Baca Juga
Advertisement
Pasangan Willy-Wahyudi maju dalam pilkada diusung oleh PDIP, Partai Hanura dan PKPI. Sementara lawannya, Sugianto Sabran-Habib Said Ismail didukung Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sugianto Sabran adalah mantan kader PDIP yang membelot karena tidak mendapat rekomendasi menjadi calon gubernur dari PDIP. Atas tindakannya tersebut, DPP PDIP telah memecatnya dari keanggotaan partai beberapa waktu lalu.
Rapat koordinasi dan konsolidasi tersebut juga dihadiri Ketua DPP bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Sri Rahayu, Wakil Sekretaris DPD PDIP Kalteng Freddy Ering.
Kepada seluruh kader PDIP dan relawan Willy-Wahyudi, ia berharap untuk bergerak dari rumah ke rumah warga sebelum hari pemilihan untuk memperkenalkan dan meyakinkan komitmen pasangan tersebut.
"Politik itu adalah cerita, apa yang disampaikan. Tapi tidak boleh korupsi dan ngapusi (bohong)," kata Hasto.
PDIP juga memberi sanksi tegas kepada seluruh struktur kepengurusan partai di Kalteng yang selama ini tidak aktif dan apalagi tidak solid mendukung pasangan Willy-Wahyudi. Pemberian sanksi hingga berupa pemecatan bukan karena sikap otoriter. Sebaliknya untuk menunjukkan disiplin dan soliditas partai.
