Liputan6.com, Jakarta - Pendanaan pembangunan infrastruktur untuk penyelenggaraan MotoGP Indonesisa 2017 tidak akan melibatkan Pemerintah. Pasalnya, tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk hal itu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Juru Bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S. Dewa Broto, Jumat (22/1/2016) telah bertemu dengan Direktur Sirkuit Sentul, Tinton Soeprapto mendiskusikan hal tersebut. Dalam pertemuan itu, Gatot menuturkan, Tinton sudah berkomitmen untuk mencari pembiayaan renovasi Sirkuit Sentul, yang akan digunakan sebagai arena MotoGP, dari kerjasama dengan pihak swasta.
Baca Juga
- Disia-siakan Chelsea, Pedro Pulang ke Spanyol?
- Bidadari Kembar Brasil Tolak Ajakan Neymar
- Atraksi Terjun Payung Siap Ramaikan Final Piala Jenderal Sudirman
Advertisement
"Tetapi ketika minta agar kebutuhan lain misal perluasan akses tol, perbaikan infrastruktur sekitar dengan APBN, itu sulit dilakukan karena secara tidak langsung terkait dengan APBN juga," kata Gatot kepada wartawan.
APBN 2016 memang telah disahkan sebelum penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah. APBN disahkan pada Oktober tahun 2015 sedangkan penunjukkan Indonesia baru dilakukan pada Desember 2015.
Namun demikian, Gatot menegaskan pemerintah tetap membantu dalam proses persiapan Indonesia menjadi tuan rumah. Bantuan itu berupa Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum penyelenggaraan MotoGP 2017.
"Akan keluarkan Keppres untuk Pembangunan Sirkuit MotoGP (oleh PU/Menpora) yang bisa dijadikan komitmen pemerintah untuk penyediaan sirkuit, sesuai dengan LOI Menpora dengan Dorna," ujar Gatot.
Sementara itu, terkait penyelenggara MotoGP 2017, Gatot menuturkan pemerintah mempersilakan pihak Sentul untuk melakukan lelang. "Penyelenggara MotoGP harus dilelang ke swasta, dan penyelenggara bisa menyewa sirkuit yg dibangun pemerintah sehingga dari aspek APBN aman," kata Gatot.
"Kepada pihak Pak Tinton pun dibuka peluang untuk menjadi EO (Event Organizer) sejauh menang dalam bidding process," terang dia.
