Liputan6.com, Jakarta - Peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (21/1/2016) kemarin. Peletakan batu pertama tersebut menandakan dimulainya pembangunan moda transportasi darat dengan nilai proyek hingga Rp 70 triliun tersebut.
Ekonom Faisal Basri mengatakan ada beberapa hal yang mengganjal pikirannya dalam proyek pembangunan kereta cepat tersebut. Pertama adalah target waktu tempuh dengan jarak tempuh.
"Prinsip-prinsip dasar kereta cepat itu untuk penumpang. Setahu saya ada yang tidak cocok dalam proyek ini. Dari Gedebage ke pusat Bandung itu 1,5 jam. Ada hal-hal rasional yang susah diterima dengan akal sehat," kata Faisal, seperti dikutip Sabtu (23/1/2016).
Untuk diketahui, kereta cepat Jakarta Bandung rencananya akan menghubungkan empat stasiun, yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar yang tidak jauh dari kawasan Gedebage. Saat ini waktu tempuh antara Gedebage dengan pusat Kota Bandung mencapai 1,5 jam.
Faisal melanjutkan, kereta cepat dibangun untuk mengakomodasi kegiatan bisnis di Jakarta dan Bandung. Namun berdasarkan penilaiannya, hanya sedikit kegiatan bisnis di Kota Parahyangan tersebut. "Orang dari Jakarta atau Bandung kerja di situ, kan, aneh. Kecuali kalau kawasan wisata. Tidak mengerti saya," tutur Faisal.
Baca Juga
Advertisement
Faisal menambahkan keanehan lain kereta cepat adalah tidak terlibatnya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam proyek tersebut. Padahal, Jonan merupakan menteri yang berwenang pada sektor transportasi. Malah yang turun tangan adalah Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Urus deal-nya kok bukan Pak Jonan? Bukan dia aja yang urus keretanya? Kok, yang ngurus kereta cepat enggak diajak? Kok, yang ngurusin Menteri BUMN? Ada keanehan-keanehan yang harus disingkap supaya jelas," ucap Faisal.
Namun sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Faisal Basri mengenai Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak tepat. Menteri yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI tersebut sebenarnya cukup ikut andil dalam proyek kereta cepat. Bahkan untuk menyelesaikan izin-izin kereta cepat tersebut, Jonan tidak hadir dalam pelaksanaan groundbreaking.
Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi Mustofa, menjelaskan ketidakhadiran Menteri Jonan di acara tersebut karena banyak kesibukan. Kesibukan Jonan bukan untuk menyelesaikan perkara lain, melainkan juga berkaitan dengan proyek kereta cepat tersebut. Jonan tengah menyelesaikan perizinan pembangunan kereta cepat.
"Menhub Ignasius Jonan tidak hadir pada groundbreaking KA cepat Jakarta-Bandung hari ini karena harus fokus menuntaskan aspek perizinan, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan tidak hanya groundbreaking saja," kata Hadi.
Izin pembangunan, menurut Hadi, bukan izin administratif, tetapi merupakan evaluasi teknis rancang bangun dan analisis aspek keselamatan prasarana kereta api. "Masih ada hal teknis yang belum dipenuhi PT Kereta Cepat Indonesia Cina sehingga belum semua perizinan bisa dikeluarkan," katanya.
Hadi manambahkan, pada prinsipnya Menhub sangat senang ada pihak swasta bersinergi dengan BUMN membangun kereta cepat di Jawa, sehingga dana APBN bisa digunakan untuk pemerataan pembangunan fasilitas transportasi di luar Jawa. (Pew/Gdn)
