Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyarankan Gubernur Banten melakukan perombakan birokrasinya.
Yuddy menyarankan perombakan birokrasi itu dilakukan secara fundamental sehingga kualitas pembangunan di Banten dapat menjadi baik. Hal ini seiring nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Banten mengalami penurunan pada 2015.
"Salah satu upaya untuk memperbaiki pembangunan di Provinsi Banten, saya menyarankan pada Gubernur Banten untuk berani melakukan perombakan secara fundamental pada birokrasinya," kata Yuddy dalam keterangannya, Senin (25/1/2016).
Yuddy mengatakan, nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Banten kurang memuaskan. Nilai yang diperoleh menurun dari tahun sebelumnya yaitu 58,25 pada 2014 menjadi 51,72 pada 2015.
Baca Juga
Advertisement
"Ini harus menjadi catatan yang penting bagi Gubernur dan seluruh jajaran birokrasi karena yang dinilai bukan hanya Gubernur. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini menilai sistem birokrasi, tata kelola dan tata kerja pemerintahannya," kata Yuddy.
Yuddy menuturkan, memperbaiki akuntabilitas kinerja sangat mudah. Ia mencontohkan, jika Dinas PU diberikan Rp 100 miliar untuk mendirikan jalan, namun dalam waktu 6 bulan jalannya sudah bolong berarti ada korupsi.
Contoh lain, misalnya saat berkunjung ke kantor-kantor pemerintahan. Jika di tempat parkirannya berantakan, tidak ada petugas yang memberikan arahan saat berkunjung, maka bisa dipastikan nilai akuntabilitasnya buruk.
"34 provinsi sudah saya datangi, saya punya kesimpulan yaitu satu instansi pemerintahan ada pemimpin baik, sistem penerapannya baik, pelaksanaannya diawasi, dilaksanakan dengan bertanggungjawab, maka itu akan baik nilainya," kata Yuddy.
Yuddy optimistis jika Gubernur Banten mau mengikuti sarannya dengan melakukan perombakan birokrasi. Menurut dia, cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok patut dicoba dengan membuka lelang jabatan baik pejabat eselon II.
"Gunakan modelnya Pak Ahok, masukan lelang jabatan untuk mendapatkan orang-orang baik supaya anggaran pembangunan hasilnya berkualitas pada outcome yang diharapkan. Kalau bisa dilakukan kualitas pembangunannya pasti akan bagus, DKI Jakarta dan Yogyakarta sudah melakukan itu, " kata Yuddy.
"Si Doel anak Betawi seharusnya berani. Berani karena benar, takut karena salah. Siapa yang ditakuti ? Kalau Gubernur takutnya sama konstitusi dan pimpinan tertinggi," tambah Yuddy. (Yas/Ahm)
