Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dinilai sebagai salahsatu ujung tombak program - program pemerintah yang pro rakyat. Sebab, pembangunan desa di seluruh tanah air menjadi target utama Presiden Jokowi.
Maju dan makmurnya masyarakat desa, menurut Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), merupakan tolak ukur nyata dari sukses atau tidaknya program pemerintah.
"Untuk membangun desa, sebaiknya dengan cara menciptakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Tapi sekaligus juga pembangunan sarana transportasi dan infrastruktur lainnya," ujar kata Budyatna, Senin (25/1/2016).
Karena itu, Kemendes yang saat ini sudah menjalankan program-programnya dengan baik, harus tetap bisa melakukan pengawasan aliran dana itu, supaya tidak korup di daerah.
"Kalau programnya 90 persen saja tidak dikorup itu sudah cakep bangat," kata Budyatna.
Baca Juga
Advertisement
Menurut dia, menuntaskan persoalan desa memang bukan perkara yang mudah. Meski demikian, Ia meyakini lembaga yang dipimpin oleh Marwan Jafar itu itu dapat menuntaskan persoalan desa dengan baik selama tidak korupsi.
"Soal Desa itu suatu program yang sangat rumit, karena desa itu ada puluhan ribu. Oleh sebab itu perlu pengawasan semua pihak. Menteri Desa harus fokus dengan program kerja ini," tegas Budyatna.
Patut diketahui, selain dana desa, ada beberapa gebrakan program kerja Kementerian di bawah pimpinan Marwan Jafar ini, yakni program transmigrasi bagi masyarakat.
Tujuannya selain mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa, program transmigrasi tersebut juga bertujuan untuk membangun kawasan daerah dan menciptakan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.
