Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sempat berdebat dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), gedung DPR Jakarta beberapa waktu lalu. Fahri mempersoalkan rombongan penyidik KPK yang membawa anggota Brimob bersenjata laras panjang ke Gedung DPR.
Namun menurut anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad, kehadiran Brimob saat itu sudah sesuai dengan Prosedur Tetap (protap).
"Penggunaan Brimob sudah sesuai dengan protap yang ada, pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mendampingi saat penggeledahan KPK. Dan itu dilakukan untuk menjaga kehormatan dewan ketika penggeledahan terjadi," ucap Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Senin 25 Januari 2016.
Baca Juga
Advertisement
Wakil Ketua MKD itu mengatakan, ke depannya, MKD DPR akan meminta bantuan kepada Pasukan Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) dalam setiap penggeledahan. Sehingga ruangan yang pemiliknya belum memiliki status tersangka yang jelas tak seharusnya digeledah.
"MKD akan meminta bantuan Pam Obvit dimana ketika ada ruangan yang tidak boleh digeledah karena statusnya belum jelas," ujar Sufmi.
Selain itu, anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid juga mempertanyakan kehadiran Brimob bersenjata laras panjang ke Gedung DPR/MPR pada Jumat 15 Januari 2016.
"Senjata laras panjang apakah itu memang standar Polri dalam memberikan bantuan kepada KPK? Karena yang kami persoalkan hanya senjata laras panjang yang dibawanya," ucap Jazilul.
"Saya berharap kerja sama antar kelembagaan itu ketika melibatkan aparatnya, sebelumya diberikan pembinaan etika dan masalah," tandas politikus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersitegang dengan penyidik KPK. Kejadian tersebut terjadi di Fraksi PKS ketika penyidik ingin menggeledah salah satu ruangan di tempat tersebut. Fahri mempersoalkan rombongan penyidik KPK yang membawa anggota Brimob bersenjata laras panjang.
