Liputan6.com, Uthukela - Dengan dalih pengurangan angka penderita HIV dan kehamilan di luar pernikahan, kebijakan pemberian beasiswa di suatu kota di Afrika Selatan mempersyaratkan keperawanan siswi penerimanya.
Dikutip dari BBC pada Selasa (26/1/2016), wali kota Dudu Mazibuko di Distrik Uthukela, di Provinsi Kwazulu-Natal menawarkan 16 beasiswa untuk kuliah di universitas. Syaratnya, para penerima beasiswa tetap menjaga keperawanan.
Keterangannya kepada BBC menyebutkan bahwa skema ini bertujuan “mengurangi angka HIV, AIDS, dan kehamilan yang tidak diinginkan” di kalangan remaja putri di daerah tersebut. Ada sekitar 6,3 juta orang positif HIV di Afrika Selatan dan 1 di antara 10 orang di sana hidup membawa virusnya.
Baca Juga
Advertisement
Sang wali kota menambahkan bahwa para calon penerima beasiswa diharuskan menjalani uji keperawanan.
Kelompok pembela hak perempuan pun langsung angkat suara.
Idumeleng Muloko, juru bicara kelompok People Opposing Women Abuse (POWA) di Afrika Selatan mengatakan kepada acara Focus on Africa di BBC bahwa syarat beasiswa itu merupakan “pelanggaran hak dan martabat anak perempuan.”
"Uji keperawanan tidak akan pernah menghentikan penyebaran HIV dan AIDS," kata dia.
Kwazulu-Natal adalah salah satu provinsi yang terdampak AIDS paling parah di negeri itu dan memiliki angka tertinggi pengidap HIV di seluruh dunia.
Sang wali kota mengatakan bahwa pelaku pengujian keperawanan bukan berasal dari pihak yang berwenang di distrik ataupun universitas. Menurutnya, mereka yang menerima beasiswa sudah diuji sebelumnya sebagai bagian dari upacara tahunan suku Zulu, di mana remaja dan wanita yang masih perawan dipilih untuk melakukan tarian untuk Raja Goodwill Zwelithini.
Ketika ditanya apakah wali kota wanita itu merasa nyaman menyertakan anak perempuannya sendiri dalam praktik itu, Mazibuko mengiyakannya. Ia bahkan menambahkan bahwa cucu perempuannya juga berharap disertakan dalam upacara untuk tahun ini.
Sementara itu, Komisi Kesetaraan Gender yang didukung pemerintah juga melontarkan kritik terhadap gagasan itu. Mfanozelwe Shozi, pemimpin komisi itu, mengatakan, “Saya rasa tujuan wali kota itu mulia, tapi kami tidak setuju dengan pemberian dana bersyaratkan keperawanan.”
“Masih ada masalah seputar diskriminasi berdasarkan kehamilan, keperawanan, dan bahkan terhadap anak lelaki. Ini sudah terlalu jauh.”
