Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar memutuskan untuk bergabung dengan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dengan bergabungnya Golkar ke dalam barisan koalisi pendukung pemerintah, Koalisi Indonesia Hebat, kini kelompok oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) hanya tinggal digawangi beberapa partai.
Partai Gerindra yang sejak awal menyatakan diri sebagai oposisi, mengatakan menghormati keputusan Partai Golkar.
"Itu kan keputusan yang pasti sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Partai Golkar, kita hormati keputusannya sebagai sebuah keputusan politik," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (26/1/2016).
Baca Juga
- Golkar Kubu Ical Resmi Dukung Jokowi-JK
- Ini Syarat Menkumham Akui Kepengurusan Golkar dan PPP
- Jadi Oposisi 'Jomblo', Gerindra Tetap Percaya Diri
Advertisement
Menurut Muzani, dengan berkurangnya jumlah partai yang menjadi oposisi, berakibat pada semakin lemahnya kontrol terhadap pemerintah. "Saya tidak bisa memperkirakan efektivitas kontrol ini. Sebaik apa pun pemerintahan, harus ada kontrol yang kuat dan baik," ucap Muzani.
Dia menambahkan, jika tanpa kontrol pemerintah bisa semena-mena. Oleh karena itu, Partai Gerindra akan tetap sebagai penyeimbang dan menjadi kekuatan check and balances.
Anggota Komisi I DPR ini pun mengatakan, saat ini KMP tetap memiliki pendukung yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Buat Gerindra, berapa pun kekuatannya kami tak masalah. Kami memahami cara berpikir di Golkar karena ketika Golkar menentukan itu (gabung pemerintah), kami menghormatinya," ujar Muzani.
Partai Gerindra, lanjut Muzani, punya pertimbangan sendiri untuk tidak ikut bergabung dengan pemerintah seperti Partai Golkar. Kendati menjadi oposisi itu harus kuat. "Jadi oposisi itu harus kuat, Gerindra kan belum pernah berkuasa, jadi ya biasa saja," tandas Muzani.
