Liputan6.com, Jakarta Dusun Pasren terletak di Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah. Terdiri atas 3 rukun tetangga (RT), kampung itu ditinggali 261 Kepala Keluarga (KK) dengan total penduduk 849 jiwa.
Dusun Pasren didapuk menjadi Kampung Keluarga Berencana (KB) oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Rabu, 27 Januari 2016. Seiring pencanangan itu, ada tanggung jawab yang diemban warga setempat untuk mendukung program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
"Kami siap menjadi pionir dan membangkitkan kembali program KB di Purbalingga," kata Kepala Desa Bajong Herlambang di Dusun Pasren, Kamis (28/1/2016).
Dukungan warga atas program KB nyata. Hingga saat ini, 49 persen warga Dusun Pasren menjadi peserta KB. Selain itu, ada pula 4 paguyuban KB.
Baca Juga
Advertisement
Paguyuban itu rutin menggelar pertemuan, pencatatan serta pelaporan program KB. Pengurus juga aktif membina kepesertaan KB dan kelompok kegiatan.
Melengkapi paguyuban, terdapat pula kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang terintegrasi dengan dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita serta Posyandu Lansia yang rutin berjalan setiap bulan. Warga juga aktif dalam beragam kegiatan, seperti pengajian, PKK dan Karang Taruna.
Dengan dasar tersebut, Dusun Pasren berpotensi menjadi kampung KB. Sebelum ditetapkan, kata Herlambang, aparat desa menyosialisasikan konsep itu. Aparat kemudian bersepakat dengan tokoh masyarakat untuk membentuk Tim Pengelola KB Desa (TPKBD).
Tugas pokok TPKBD, jelas Herlambang, adalah mengadvokasi warga tentang program-program KKBPK agar dapat dilaksanakan secara optimal. Sedangkan fungsi TPKBD adalah motivator, dinamisator dan akslerator program KKBPK di desa tersebut.
Kontrasepsi Jangka Panjang
Herlambang mengatakan ada konsekuensi seiring ditetapkannya Dusun Pasren sebagai Kampung KB. Jumlah kepesertaan KB mencapai 65 persen, adanya kegiatan tribina yang meliputi BKB, BKR dan BKL, serta adanya peran dan partisipasi aktif kader tingkat RT, RW, PPKBD, dan posyandu.
Tantangan utama program KB, kata dia, adanya rumor dan persepsi keliru tentang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), khususnya metode operasi pria (MOP) seperti vasektomi. Karena itu, kepesertaan KB pria di dusunnya rendah.
Di sisi lain, banyak perempuan di Dusun Pasren yang bekerja dan belum adanya kerja sama dengan tim membuat proses edukasi KB MKJP tersendat. Karena itu, kebanyakan dari perempuan itu masih menggunakan KB hormonal.
"Penggunaan KB hormonal berupa pil KB, suntik dan lainya berisiko mengalami kegagalan. Sehingga, perlu ditingkatkan koordinasi, peran serta tokoh masyarakat serta kerjasama dengan pemdes dalam pengelolaan program KKBPK," ujar Herlambang.
Advertisement
