Liputan6.com, Yogyakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara menyatakan warga yang menolak pembangunan bandara baru Kulon Progo sudah mulai berkurang.
Banyak warga yang sudah mulai merelakan lahannya untuk pengembangan ekonomi di Kulon Progo melalui bandara baru.
"Masih ada yang menolak, masih ada. Kalau dari warga itu dari 2.400, yang menolak sekitar 300-an. Kalau bidang ya kisaran 3 % saja. Ada di wilayah Sidorejo, Sragon 2, dan Paliyan," ujar Astungkara, Kamis 28 Januari 2016.
Warga di Kulon Progo menolak rencana pembangunan bandara baru di wilayahnya dengan berbagai alasan seperti areal yang masih subur, lamanya hidup di wilayah itu, dan tidak ada kejelasan kesejahteraan mereka di masa depan.
Astungkara mengatakan, Pemkab Kulon Progo saat ini telah menyiapkan lahan relokasi di sekitar Kecamatan Temon, Kulonprogo. Lahan itu untuk warga yang terkena rencana pembangunan bandara baru.
Baca Juga
Advertisement
Pemkab menyiapkan lahan itu di 5 desa yang dilengkapi dengan pembangunan sarana prasarana lainnya seperti sekolah masjid dan lain-lain.
"Tempatnya di Temon sebelah barat, utara, dan timur dari tempat proyek bandara. Ada di 5 desa itu sesuai dengan permintaan warga yang tidak ingin keluar dari Temon. Kita ikuti keinginan mereka," ujar dia.
Astungkara mengatakan, lahan bandara baru Kulon Progo itu berkurang dari rencana awal sesuai dengan Izin Penetapan Lokasi (IPL). Namun begitu, tidak mengurangi kebutuhan sesuai rencana awal pembangunan.
"Kalau luas lahan yang akan digunakan bandara sesuai IPL 647 ha. Tapi setelah diukur kembali keputusan lapangan mencapai kisaran 583 ha," Astungkara menandaskan.
