Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) berencana menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mengelola sisa minyak mentah (crude) yang tidak mampu dilakukan di dalam negeri. Salah satu potensi kerjasama yang akan dijajakin yaitu dengan India dalam hal sewa pakai kilang.
Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan, saat ini potensi minyak mentah yang dimiliki Pertamina masih cukup besar. Namun tidak bisa seluruhnya mampu diolah di dalam negeri. Maka untuk mengatasi kesulitan ini, dia menilai perlu kilang tambahan untuk bisa mengolahnya.
Agar sisa minyak mentah ini bisa segera diolah, maka Dwi menilai Pertamina perlu melakukan kerjasama dengan negara yang memiliki kapasitas kilang yang lebih besar dari Indonesia.
"Kami lihat potensi crude yang tidak bisa diproses di kilang Pertamina kita proses kilang di luar negeri. Nanti kita kerja sama dengan kilang milik luar untuk mengatasi permasalahan crude," ujarnya di Jakarta, Senin (1/2/2016).
Baca Juga
Advertisement
Dwi mengungkapkan, pihaknya telah memiliki kandidat negara yang bisa diajak kerjasama dalam pengelolaan sisa minyak mentah ini, salah satu India. Namun Pertamina masih melakukan kajian secara dalam soal kemampuan kilang di India tersebut. "Kemarin kami lakukan studi, kami pelajari kilang-kilang di luar negeri. Termasuk yang di India," kata dia.
Dalam kajian ini, lanjut Dwi, pihaknya tengah memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa kilang di negeri bollywood tersebut, termasuk besaran ongkos angkut minyak mentah dari Indonesia ke India dan sebaliknya. "Biaya ongkos angkut, termasuk biaya untuk sewa kilang di India," tandasnya.
Indonesia memang dalam seperempat abad ini tak bergerak membangun kilang minyak. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin nasution, menjelaskan, banyak alasan yang mendasari Indonesia tidak membangun kilang minyak seperti tidak punya anggaran sampai banyaknya pihak yang menjegal rencana pembangunan kilang supaya Negara ini terus bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Pembangunan Kilang Minyak diterbitkan untuk memuluskan proyek prioritas tersebut. "Kita membangun kilang terakhir 25 tahun yang lalu. Ada banyak orang yang senang tidak ada kilang di sini, sehingga perlu waktu lama agar kita bisa bangun kilang lagi," ucap Darmin.
Pembangunan kilang minyak, sambungnya masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid VIII. Pemerintah membuka pintu lebar-lebar kepada pihak swasta untuk berinvestasi di pembangunan kilang minyak. Selain itu, pembangunan kilang minyak akan dikombinasikan dengan sektor petrokimia.
Skema pembangunan kilang minyak selama ini adalah penugasan kepada Pertamina atau Pertamina yang bekerja sama dengan swasta. Ke depan, pemerintah akan memperbolehkan pihak swasta untuk membangun kilang di Indonesia.
Namun pemerintah memberikan syarat kepada pihak swasta yang ingin membangun kilang di Indonesia. Syarat tersebut adalah produk hasil kilang tersebut harus dijual ke Pertamina. "Produknya memang harus dijual ke Pertamina karena Pertamina yang menjamin distribusi dari hasil kilang ke seluruh Indonesia," jelas Darmin. (Dny/Gdn)
