Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) masih optimistis terkait rencana Indonesia menjadi tuan rumah salah satu seri balapan MotoGP. Usai Presiden Joko Widodo menolak pemakaian Sirkuit Sentul sebagai venue ajang ini, pemerintah berencana mengajukan perubahan jadwal yang telah tertuang dalam Letter of Intent (LOI) sebelumnya.
LOI merupakann surat yang ditandatangani Kemenpora bersama Dorna, penyelenggara sekaligus pemegang hak komersial dari MotoGP, terkait hak Indonesia sebagai tuan rumah selama tiga tahun, yakni 2017 hingga 2019.
Baca Juga
- Belum Adu Kebut, Stoner Beda Pendapat dengan Rossi
- NBA Gandeng Dikembe Mutombo Kembangkan Basket di Asia
- Praveen/Debby: Gelar Juara Ini Bikin Kami Percaya Diri
Advertisement
Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan pihaknya akan menjamu Dorna kembali untuk membujuk agar mau mengubah LOI tersebut. "Menurut rencana Dorna bakal datang minggu ini. Ini menepis isu Tinton (Soeprapto, Direktur Sirkuit Internasional Sentul) kalau bukan dia saja yang bisa berkomunikasi dengan Dorna," kata Gatot kepada wartawan di Ruang Media Center Kemenpora, Jakarta Senin petang (1/2/2016).
Dalam rapat terbatas bersama beberapa kementerian, seperti dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Kota Palembang sempat dimunculkan sebagai alternatif tuan rumah.
"Tapi, apakah mereka sanggup menghibahkan lahan untuk pemerintah pusat. Menkeu berbicara di hadapan forum saat itu. Kalau ternyata kami belum mampu meyakinkan MotoGP digelar 2017, kemungkinan diundur menjadi 2018," ucap Gatot.
Dengan mundur setahun, otomatis Indonesia bakal bersiap menjadi tuan rumah dalam seri balapan ke-19 MotoGP 2018, 2019, dan 2020 pada bulan Oktober.
"Lahan itu gampang didapat, gara-gara pemberitaan media jadi banyak yang menawarkan lahan. Palembang tidak punya lahan 100 hektare itu," Gatot mengakhiri.
