Liputan6.com, Jakarta - Kisruh internal Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie atau Ical dengan Agung Laksono, kini mulai mereda. Partai berlambang beringin itu kini telah memutuskan mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai, bergabungnya Golkar ke Pemerintahan Jokowi-JK akan mengubah susunan kabinet. Namun demikian, Presiden yang menentukan.
"Pembagian kursi akan berubah usai bergabungnya Golkar, itu hak Presiden sepenuhnya," kata Zulkfili di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Terkait reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja jilid II, yang disebut-sebut bakal dilakukan Jokowi, Zulkifli menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.
"Soal reshuffle, itu hak Presiden. Enggak usah kita permasalahkan, enggak usah kita ributkan. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Setelah Presiden terpilih, kedaulatan itu akan menjadi hak prerogratif Presiden sebagai kepala negara," kata dia.
Ketua MPR itu mengimbau semua partai politik agar solid. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada parpol yang belakangan mulai luntur kembali pulih.
"Kalau parpolnya pecah belah, gaduh, tentu kepercayaan rakyat kepada parpol akan jauh menurun. Sedangkan kalau kompak dan solid, maka akan bagus untuk demokrasi, serta untuk masyatakat kita agar dapat fokus pada perjuangan," kata Zulkifli.
Baca Juga
Advertisement
Dia mengatakan, seharusnya parpol bisa mendengarkan suara rakyat. Sebab, DPR atau Presiden diusung parpol yang notabene dipilih rakyat.
Menurut Zulkifli, tidak mudah bagi rakyat menghadapi ekonomi global seperti sekarang ini. Tapi, jika rakyat dan parpol bersatu mendukung pemerintah, maka akan mudah menghadapi tantangan global.
Partai Golkar resmi bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-JK pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta, Senin 25 Januari 2016.
