Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak hanya akan memberikan beasiswa kepada mereka yang mau mengambil gelar magister dan doktor. Saat ini, lembaga tersebut sedang dipersiapkan untuk membiayai riset-riset dan pendidikan jangka pendek.
"Ada hal-hal baru juga yang disampaikan, bahwa LPDP ini akan menjangkau lebih dari sekadar beasiswa untuk program master dan doktor," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
"Yang sudah dilakukan misalnya bantuan untuk daerah bencana, memberikan dana untuk riset, dirancang untuk mengundang guru besar untuk datang mengajar. Dan juga disepakati LPDP untuk guru-guru kita, serta kepala sekolah untuk mendapatkan pendidikan jangka pendek," tambah dia.
Anies menuturkan, LPDP memiliki dana abadi mencapai Rp 20,6 triliun. Pada 2016, akan digelontorkan dana Rp 1,4 triliun untuk para penerima beasiswa. Pemerintah juga akan berupaya maksimal memastikan pencairan dana pendidikan ini tidak terhambat.
"Biasanya, pencairan di Januari dan Februari sering bermasalah. Nanti akan dikonsolidasi supaya dana bisa dicairkan dan anak-anak kita yang sedang sekolah, tidak mengalami hambatan menerima beasiswanyan," kata mantan Rektor Universitas Paramadina itu.
Baca Juga
Advertisement
Direktur Utama LPDP Eko Prasetyo menjelaskan, tahun ini diperkirakan akan ada 65 ribu pelamar beasiswa. Namun, mereka yang mendapat biaya pendidikan gratis ini hanya 5 ribu orang.
Utang Prestasi
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK sebelumnya menuturkan, penerima beasiswa LPDP ini berutang kepada negara. Karena itu, mereka harus membayar utang bukan dengan uang, melainkan dengan prestasi.
"Kalau Anda tidak belajar keras, kasihan yang memberikan beasiswa, maka Anda harus belajar keras. Anda berutang kepada negara, Anda bayarnya bukan dengan uang tapi prestasi, daya saing, kemampuan, produktivitas," kata JK saat memberikan pembekalan pada penerima beasiswa LPDP, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 4 Agustus 2015 lalu.
Menurut JK, biaya pendidikan tingkat lanjut untuk per orang tidak murah. Biayanya setara dengan gaji Wakil Presiden tiap bulan.
"Setiap bulan dibiayai negara kurang lebih Rp 40 juta, apabila dihitung sederhana saja, saya enggak bisa makan lagi karena gaji Wapres hanya Rp 40 juta per bulan. Maka Anda sama dengan gaji wapres, maka harus bekerja keras," imbau JK.
