Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta peredaran BBM bersubsidi jenis premium dihapus dari Ibu Kota. Selain untuk mengurangi polusi, cara ini diharapkan dapat mengalihkan pengendara kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai rencana Ahok itu sangat tidak masuk akal. Dia mengatakan tidak semudah itu menghapus premium di Jakarta.
"Enggak segampang itu berpikirnya yang membutuhkan itu banyak. Jangan dipikir premium itu enggak dipakai orang kaya, yang punya motor itu jangan dianggap orang berkemampuan. Itu cara berpikir yang salah," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Baca Juga
Advertisement
Politikus Gerindra itu meminta Ahok mengkaji kembali usulan itu. Mengingat, tidak semua orang Jakarta lahir sebagai orang yang memiliki penghasilan lebih.
"Jakarta itu lahir kan bukan langsung jadi orang kaya. Orang lahir kan enggak semua kayak dia orang kaya," ujar Taufik.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu meminta Ahok berkomunikasi lebih dulu dengan berbagai pihak sebelum memutuskan kebijakan ini. Karena mengurus Jakarta tidak bisa sendirian.
"Saya mau menyampaikan, ngatur Ibu Kota bukan cuma sendirian, ngatur tatanan mekanisme harus ada yang diatur. Jangan cuma sendiri. Saya bakal minta ke Pertamina untuk tidak meloloskan," pungkas Taufik.
