Liputan6.com, Jakarta - Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghapus peredaran premium di Jakarta mendapat protes. Niat mengalihkan subsidi ke bidang transportasi juga dinilai tidak tepat.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai, pengalihan subsidi pun kurang tepat. Sebab, bus di Jakarta belum memenuhi syarat.
"Emang transportasi umum sudah baik? Orang sebentar-sebentar kebakaran," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Menurut Taufik, subsidi hasil pengalihan BBM berbeda dengan urusan transportasi. Lagipula, untuk memenuhi kebutuhan bus, Jakarta tidak perlu menunggu pengalihan subsidi.
Baca Juga
Advertisement
"Ngapain, Jakarta punya duit banyak. Jadi berpikir jangan sesederhana itu. Pikirin warga gitu lho," kata Taufik.
Politikus Gerindra itu meminta Ahok berpikir ulang untuk menerapkan kebijakan baru itu. Karena, ucap dia, pemimpin seharusnya tidak menyusahkan rakyatnya.
Sebelumnya, Ahok meminta peredaran BBM bersubsidi jenis premium dihapus di Jakarta. Pemerintah bisa mengalihkan subsidi ke bidang lain.
"Saya minta DKI supaya premium dihapus saja. Tidak tepat subsidi diberikan ke minyak (BBM)," kata Ahok di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 2 Februari 2016.
