Ahok Tak Kaget Bareskrim Temukan Kasus Lain di Balik Korupsi UPS

Ahok mengaku sudah mengetahui adanya penyelidikan itu.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 04 Feb 2016, 11:27 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap pengadaan Digital Education Classroom di Jakarta. Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi Uninterruptible Power Supply (UPS) yang sedang bergulir.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah mengetahui adanya penyelidikan itu. Dia tidak kaget dengan langkah Bareskrim karena semua data sudah dimiliki sejak kasus UPS bergulir.

"Bagus, justru saya bilang, setelah kita buka, polisi banyak menemukan banyak data nih. Itu menarik gitu lho," kata pria yang karib disapa Ahok itu di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, tidak hanya Bareskrim yang memiliki data itu. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memiliki data serupa sehingga tinggal menunggu waktu saja untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Sebetulnya kalau kita waktu dipanggil ke Bareskrim, termasuk pas dipanggil ke BPK waktu itu, mereka tuh punya data banyak banget. Kan semua berkas dibawa, berkas dibawa itu saya kira akan jadi temuan begitu banyak. Merunut ke belakang. Bayangin saja elektronik sistem manajemen sekolah saja sampai Rp 5 miliar," tutur Ahok.

Suami Veronica Tan itu tidak heran bila masih banyak temuan dugaan korupsi pada APBD 2013 dan 2014. Sebab, saat itu sistem e-budgeting belum bisa diterapkan.

"Enggak ada e-budgeting, tapi waktu dia ambil semua data kan dia lihat enggak wajar gitu lho. BPKP juga sudah lapor lama. Jadi sebenarnya dari 2012 sudah ketemu BPKP," pungkas Ahok.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto mengungkapkan, pihaknya tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan digital education classroom di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengadaan itu dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat pada 20 SMA/SMKN di Jakarta Barat pada tahun anggaran 2013.

Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari dugaan korupsi pengadaan UPS yang telah disidik terlebih dahulu oleh Bareskrim. Penyidik memang sudah memeriksa puluhan saksi, baik dari suku dinas, dinas hingga pihak swasta. Tapi belum menetapkan tersangka.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya