Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan bersaksi pada persidangan kasus dugaan korupsi Uninterruptible Power Supply (UPS) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ahok pun mengungkapkan ada peran Presiden Joko Widodo sampai akhirnya berbagai kasus korupsi di Jakarta terungkap termasuk korupsi.
Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo langsung memanggil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meneliti semua anggaran di DKI Jakarta. Rupanya, banyak anggaran siluman yang masuk ke APBD.
"Pak Jokowi kan orangnya pinter nih, dia panggil BPKP. Waktu dia masuk, dia minta BPKP teliti semua anggaran. Makanya dari situlah, kita melihat ada (anggaran siluman). Terus kita masih mikir mungkin mereka (SKPD) takut. Kan Pak Jokowi bilang, sudah ya masa lalu kita lupakan, kita mau yang ke depan," tutur Ahok, di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Setelah pengarahan itu, Ahok dan Jokowi masih berpikir positif para pejabat langsung menyusun anggaran dengan benar. Nyatanya, masih juga tetap dengan pola yang sama, seperti tidak memasukkan pengadaan truk sampah padahal sangat dibutuhkan.
Baca Juga
Advertisement
Melihat itu, Ahok menyarankan Jokowi untuk menerapkan sistem e-budgeting agar semua anggaran tercatat secara digital dan mudah diawasi. Tapi, sistem itu juga ditolak oleh para pejabat dengan cara tidak mengisi anggaran di sistem e-budgeting.
"Pak Jokowi langsung ganti kepala dinas pendidikan yang agak mencurigakan itu dan diganti kepala dinas yang tugasnya memotong anggaran. Lalu dilaporkanlah, Pak Lasro waktu itu memotong 3 koma sekian triliun anggaran yang enggak guna," jelas Ahok.
Sejak saat itu, dia bersama Jokowi berkomitmen untuk menggunakan e-budgeting dalam penyusunan APBD bahkan mulai dari penentuan KUAPPAS. Niat menggunakan e-budgeting pada 2015 masih terkendala karena mendapat perlawanan dari DPRD.
Pemprov disebut memalsukan APBD yang diserahkan ke Kemendagri. Ahok pun melawan dengan membuka semua anggaran siluman pada APBD 2014 yang masih muncul di APBD 2015. Salah satunya pengadaan UPS.
"Itu saya baca, saya kaget, saya tulis pemahaman nenek lu. Ada UPS Rp 6 miliar, kok gila amat beli UPS, kenapa enggak beli genset saya bilang. Langsung saya minta e-budgeting tolong dicek anggaran 2014. Dipotong begitu banyak, kenapa masih keluar siluman itu, keluarlah UPS 1 sekian triliun. Makanya saya tahu oh ini berarti main," pungkas Ahok.
