Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tidak akan memulangkan para eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke Mempawah, Kalimantan Barat. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa telah menyiapkan tempat baru untuk tinggal.
"Enggak (balik ke Menpawah), tapi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sudah kok, saya sudah siapkan lahannya kalau memang mereka mau transmigrasi. Opsinya Kaltim dan Kaltara," kata Khofifah, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/2/2106).
Khofifah menyampaikan, pemerintah juga mengizinkan para eks pengikut Gafatar untuk melakukan transmigrasi swadaya. Meski demikian, mereka tidak boleh eksklusif, tetapi harus mau berbaur dengan penduduk lainnya.
"Tetap bisa disiapkan opsi transmigrasi asal wawasan kebangsaan dan keagamaannya sudah jelas. Saya menyebut harusnya ini opsi transmigrasi inklusif," ujar dia.
Baca Juga
Advertisement
Dalam pemulangan nanti, lanjut Khofifah, pemerintah tetap mengawal para eks Gafatar. Selain itu, dipersiapkan pula penyembuhan trauma untuk membantu mereka bisa kembali beraktivitas.
"Kemsos memberi trauma healing. Kalau ada keluarga yang mau menjemput harus diantar oleh Pemda karena BAP-nya, selama di penampungan tetap ada proses trauma healing dan trauma konseling,” imbuh Khofifah.
Proses Hukum Terus Jalan
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta agar penegakan hukum terus berjalan. Hukum tidak bisa dihentikan karena Gafatar berusaha mendirikan negara dalam negara. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa sesat.
"Tindak lanjut itu tidak digeneralisasi. Artinya ada pembatasan antara pemimpin, kemudian pengikut, dan korban. Dan jangan kemudian dilakukan secara anarkis. Artinya, ini tetap harus dilakukan pendekatan pada eks Gafatar yang ada, tapi penegakan hukum harus tetap dilakukan," ucap Puan.
Putri Megawati Soekarnoputri itu menambahkan, pemerintah akan terus memantau para eks Gafatar yang sudah dipulangkan. Hal itu untuk mengetahui apakah rasa nasionalisme sudah kembali atau belum.
"Tetap saja harus dipantau, didata, kemudian dilakukan pembinaan, berkaitan dengan nilai-nilai nasionalisme kebangsaan kemudian dikembalikan ke agama yang benar,” pungkas Puan.
