Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mempunyai sejumlah cara untuk mengatasi masalah yang kerap dialami TKI di luar negeri.
Nusron mengatakan, ada 3 cara. Pertama, adalah dihapusnya durasi waktu pelatihan.
"Karena pelatihan durasinya dihapus, BNP2TKI akan memberikan ujian. Mirip seperti di Korea Selatan. Kita akan perketat ujiannya. Kita ingin transparan," ujar Nusron, Jakarta, Kamis (4/2/2016).
kedua, join examination di mana bukan hanya Indonesia yang menguji, tetapi pengguna jasa TKI setempat juga menguji. "Singapura dan Taiwan sudah siap. Tinggal Malaysia yang belum mau dan sedang diusahakan," ucap dia.
Baca Juga
Advertisement
Yang terakhir, lanjut Nusron, sebelum verifikasi dokumen, akan dilakukan wawancara calon TKI. Ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan mereka.
"Kalau tak siap, kita kembalikan. Ini juga menjadi asimetri data. Jika ada data yang tak sama, maka ada yang tidak sehat dengan perusahaannya," kata Nusron.
Meski cara jitu telah ditemukan, Nusron mengaku belum bisa memastikan kapan hal itu dilakukan. "Bisa minggu depan, bisa 2 minggu lagi, tergantung kesiapan instrumen kita. Yang pasti secepatnya," ujar Nusron.
Tren Asia Pasifik
Nusron Wahid mengatakan, Timur Tengah kini tak lagi menjadi tujuan utama TKI. Sebagai gantinya, negara kawasan Asia-Pasific menjadi incaran.
"Berdasarkan hasil survei sebesar 77 persen ingin negara lain terutama di Asia Pasifik dan hanya 23 persen Timur Tengah," ujar Nusron.
Nusron mengatakan, saat ini juga banyak TKI di Timur Tengah yang ingin pindah ke negara lain. "50 persen (TKI di Timur Tengah) ingin pindah, 39 persen (mantan TKI) ingin ke negara lain, dan sisanya tetap atau ingin di sana," kata dia.
Penelitian yang dilakukan dari Desember 2013 sampai Januari 2016 itu juga menyatakan masih banyak calon TKI yang ingin diberangkatkan menggunakan sponsor daripada jasa dari
pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).
"Total ada 72 persen menggunakan sponsor, 20 persen mengatakan langsung melalui PPTKIS, sedangkan 8 persen menggunakan cara lain," pungkas Nusron.
