Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar mengungkapkan salah satu langkah jitu untuk mendorong efektifitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia mengaku akan memotong mata rantai logistik perdagangan di desa.
"Untuk memotong mata rantai logistik, kita dapat memanfaatkan BUMDes, bisa juga melalui koperasi desa. Sehingga distribusi komoditas dapat dikendalikan oleh masyarakat desa itu sendiri. Dengan begini, tidak akan ada lagi ketimpangan harga pasar dengan harga yang dijual oleh petani dan masyarakat desa," terang Menteri Marwan di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Dikatakan Marwan, bahwa roda perekonomian di desa sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional. Sebab kesejahteraan masyarakat desa akan terjamin, jika aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik.
"Kondisi ekonomi nasional salah satu akarnya juga dari desa. Kalau kondisi perekonomian di desa menurun, otomatis ekonomi nasional juga tidak stabil. Karena bahan-bahan pokok kan datangnya juga dari desa, ini juga akan menguntungkan masyarakat di perkotaan," ujarnya.
Baca Juga
Advertisement
Untuk mendorong aktivitas perekonomian desa, imbuh dia, juga diperlukan kesediaan infrastruktur yang memadai. Sebab, infrastruktur adalah hal mendasar yang menjadi penggerak sektor riil.
"Maka dari itu kita terus berupaya agar dana desa dapat segera didistribusikan. Sehingga pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat desa ini dapat segera terealisasi. Baik infrastruktur di bidang transportasi, pertanian, dan kebutuhan desa lainnya. Ini harus disegerakan, agar perekonomian masyarakat desa juga segera berkembang," tuturnya.
Selanjutnya, stabilitas perekonomian desa diyakini mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini adalah instrumen yang dapat menggairahkan kembali perekonomian nasional, sehingga roda ekonomi dapat berputar dengan cepat.
"Saya ingin perekonomian kita ini dapat meningkat dengan adanya dana desa ini. Buktinya, dana desa tahun lalu sudah mampu menyumbangkan 0,5 persen pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ini harus kita genjot terus. Ini juga demi kesejahteraan masyarakat kita," tegas Marwan.
Bangun Lumbung Desa
Sementara itu, untuk mengatasi rawan pangan, Marwan berencana membangun lumbung pangan desa serta rumah pangan desa.
“Program lumbung pangan desa ini bagus. Jika ini bisa berjalan, masyarakat tidak akan kekurangan pangan lagi saat musim paceklik," paparnya.
Dengan adanya lumbung pangan desa, maka masyarakat desa akan terhindar dari harga beras yang tinggi. Marwan pun berharap, lumbung pangan desa tersebut juga bisa membantu ketahanan pangan nasional.
"Lumbung pangan desa ini fungsinya sebagai cadangan beras, jadi bisa ikut membantu Pemerintah mengatasi kekurangan pasokan beras yang menyebabkan harga beras melambung. Kalau ini berjalan baik, ketahanan pangan dapat dibentuk dari desa-desa," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti menjelaskan, jika kementerian desa memiliki infrastruktur yang memadai, lumbung pangan desa akan sangat dibutuhkan pada kondisi tertentu. Sebab dapat diberdayakan oleh koperasi desa, sehingga mampu membantu perekonomian warganya.
"Lumbung padi dapat digunakan dari produksi, proses dan penyimpanan. Begitu panen, akan kami beli, kami proses dan kami simpan. Pada saat tertentu, beras tersebut akan dijual dengan harga yang wajar. Karena saat paceklik, beras di pasar berpotensi mahal," kata Djarot.
Djarot juga menjelaskan, lumbung pangan desa tersebut tidak hanya diprioritaskan untuk komoditi beras gabah saja tapi juga wadah untuk memberdayakan beras jagung.
"Jika di desa tidak ada gudang, kementerian desa dapat menyediakan lahannya, nanti akan kita bangun gudangnya di sana," tambah Djarot.
Terkait program rumah pangan, sambung Djarot, menurutnya hal itu merupakan wadah yang akan memenuhi kebutuhan pangan yang tidak tersedia di desa. Sebab, tidak semua desa mandiri pangan secara keseluruhan.
"Mungkin di desa tertentu, tidak terpenuhi dari sisi peternakan atau sebagainya. Ini harus diisi melalui rumah pangan ini," tutup Djarot.
