Liputan6.com, Jakarta - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan peningkatan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dari periode September 2014 hingga September 2015. TNP2K pun menggelar rapat untuk membicarakan masalah ini.
Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan, ketimpangan paling terasa di perkotaan. Menurut dia, ketimpangan disebabkan oleh tidak meratanya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar, serta pertumbuhan kesejahteraan akibat perbedaan kualitas pekerjaan.
"Kondisi ini harus diatasi segera dan diperlukan upaya sinergis dari berbagai kementerian/lembaga, dan daerah untuk mengatasi masalah ini," kata Bambang, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 4 Februari 2016.
Untuk mengurangi ketimpangan terhadap akses pelayanan dasar, TNP2K meningkatkan efektivitas anggaran kementerian/lembaga agar dialokasikan ke kabupaten/kota yang membutuhkan. Tim yang diketuai oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini sudah memetakan kabupaten/kota mana yang memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan tinggi.
"Dengan menggunakan indeks multidimensi untuk wilayah dapat dipetakan 100 kabupaten yang membutuhkan perhatian khusus," ujar Bambang.
Baca Juga
Advertisement
Melonjaknya harga bahan kebutuhan pokok seperti beras, dinilai memberikan kontribusi terhadap penurunan daya beli masyarakat miskin. Hal tersebut berdampak pula pada peningkatan kemiskinan dan ketimpangan.
"Karena itu, upaya mengatasi kemiskinan juga harus disertai dengan langkah yang konkret dalam mengendalikan harga-harga bahan makanan pokok," tandas Bambang.
Pada rapat ini turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khififah Indar Parawansa, serta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Selain itu, turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.
