Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali naik pitam ketika Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana melontarkan kabar adanya barter antara UPS dengan Pembelian Lahan RS Sumber Waras di APBD 2014.
Ahok menegaskan tidak ada barter program seperti yang dituduhkan Lulung padanya. Sebab, untuk memasukan program tidak bisa begitu saja. Harus sesuai dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS).
"Enggak ada barter-barter. Itu UPS sudah ada sejak tahun 2013 sudah ada lho mereka main-main mebel, komputer. Kalau ada barter, ngapain gua yang buka? Enggak ada! Kalau dia ngomong barter enggak bisa, yang patokannya KUAPPAS," jelas Ahok di RPTRA Borobudur, Pegangsaan, Jakarta, Jumat (5/2/2016).
"Sekarang kita ngomong deh, kalau dia fitnah barter, itu fitnah yang minta ampun," ujar Ahok dengan nada tinggi.
Baca Juga
Advertisement
Ahok mengatakan, kalau ada barter program, pembelian lahan RS Sumber Waras sudah masuk di KUAPPAS. Seharusnya, dalam KUAPPAS UPS juga turut dimasukan. Nyatanya, UPS tidak juga masuk dalam KUAPPAS.
"Kalau kamu pinter nih, mau barter nih, kan di KUAPPAS ada Sumber Waras, kenapa di KUAPPAS enggak ada UPS? Kalau barter waktu di KUAPPAS pas kita tanda-tangan dimasukin UPS dong. Kenapa enggak ada? Itu saja," kata Ahok.
Lulung dinilai tidak tepat menilai kasus UPS barter dengan Sumber Waras. Sebab, untuk memasukkan program harus sesuai dengan KUAPPAS yang ditandatangani bersama antara Pemerintah dan DPRD.
"Masak dagang barter, lu enggak mau cantumin, kan perjanjian MoU lu tanda-tangan dua pihak pemerintah dan DPRD. Kalau ada barter DPRD dan pemerintah, dia bodoh enggak masukin? Bodoh. Logika saja. Jadi itu fitnahnya Lulung," pungkas Ahok.
Lulung sebelumnya menilai ada sisi lain yang harus dilihat dari kasus UPS ini. Dia menilai ada barter program sehingga pengadaan UPS bisa masuk ke APBD bersama UPS.
"Rupanya tanggal 4 Agustus 2014 itu ada KJP, KJS, dan Sumber Waras yang dihapus oleh oknum DPRD, oknum DPRD," kata Lulung, Kamis 4 Februari 2016.
Setelah itu, ada lagi pembahasan APBD pada 6-8 Agustus. Keputusannya, KJP, KJS, dan Sumber Waras kembali masuk APBD tentu dengan kompensasi memasukkan UPS.
"Kemudian itu terjadi lagi barter program itu di tanggal 6 sampai tanggal 7 agustus 2014 kemudian tanggal 8 ya itu sudah yang katanya beli Sumber Waras KJP, KJS itu dikembalikan terus sebagian itu dibarter," jelas Lulung.
Lulung memang tidak sempat memberikan keterangan itu di pengadilan karena baru tahu sehari sebelum Ahok bersaksi. Karena itu, Lulung sangat yakin keterangan Ahok bohong.
"Jadi kalau mereka-mereka berbohong hanya satu yang saya katakan, hanya Tuhan yang tahu dengan Ahok dan Ferrial Sofyan ketua DPRD yang lama," pungkas Lulung.
