Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menanggapi isu perpecahan di Koalisi Merah Putih (KMP). Terutama setelah 3 partai besar di dalamnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merapat ke pemerintah.
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, langkah ketiga partai itu tak membuat PKB khawatir jatah posisi menteri di Kabinet Kerja berkurang. Semua urusan yang berkaitan dengan penempatan para 'pembantunya' di Kabinet Kerja menjadi hak prerogatif presiden.
"Mari kita serahkan saja kepada presiden. Mau dapat menteri, mau tidak dapat menteri, saya kira biasalah. Wajar-wajar saja kalau ada yang masuk," ucap Cak Imin di sela Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (5/2/2016).
Dia menilai, Jokowi sebagai kepala negara paling tahu tentang kebutuhannya untuk menggerakkan roda pemerintahan. Jokowi juga dianggap memiliki pengetahuan lebih soal kinerja menterinya selama ini.
"Jokowi tahu persis selama ini siapa yang keringatan dan siapa yang tidak keringatan," ujar Cak Imin.
Baca Juga
Advertisement
Sudah Tak Relevan
Koalisi saat ini dianggap Cak Imin sudah tidak relevan lagi. Sudah tidak ada lagi yang namanya KMP maupun KIH.
"Tinggal dukungannya itu apakah di kabinet atau di luar kabinet," ujar Cak Imin.
Cak Imin mensyukuri adanya tambahan kekuatan politik dari bergabungnya ketiga partai itu ke pemerintahan. Sebab bukan tak mungkin dapat meningkatkan stabilitas pemerintahan dan pembangunan ekonomi nasional.
"Makanya bersatu padu. Tidak harus melihat siapa dia. Ayo berperan bareng-bareng," kata Cak Imin.
Hal senada diutarakan politikus PKB sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrowi. Menurut dia, tak ada lagi dikotomi koalisi. Yang ada semua partai mendukung pemerintahan.
Karena itu, dia percaya semua parpol mendukung pemerintahan. Apakah itu parpol di KMP maupun di KIH. Dia juga tak melihat, koalisi ini kompak dan koalisi lainnya pecah.
