Liputan6.com, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewacanakan kembali pemilihan gubernur (pilgub) melalui DPRD. Wacana itu yang menjadi salah satu pembahasan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB. Meski belum final, wacana itu mendapat perhatian dari berbagai pihak.
Salah satunya dari Ketua MPR Zulkifli Hasan. Zulkifli menghargai wacana dari PKB itu. Namun bukan berarti wacana itu tanpa kajian lagi.
"Bahwa PKB menyampaikan aspirasi itu kembali saya kira perlu menjadi pikiran kita bersama. Perlu kajian mendalam," ucap Zulkifli usai pembukaan Mukernas PKB di Jakarta Covention Center (JCC), Jakarta, Jumat malam 5 Februari 2016.
Baca Juga
Advertisement
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini tidak memungkiri pelaksanaan pemilihan gubernur secara langsung masih memiliki kekurangan di sana-sini. Zulkifli melihat pengalaman Pilkada Serentak 2015 menelan biaya cukup mahal. Di sini Zulkifli mengakui, ongkos yang dikeluarkan untuk proses demokrasi Indonesia bukannya makin murah, malah justru kian mahal.
"Dikhawatirkan nanti kepala daerah patuhnya bukan kepada rakyat, tapi malah sama yang mensponsori. Akan tetapi saya kira, perlu kita kaji lebih dalam lagi," ujar Zulkifli.
Eks Menteri Kehutanan itu menambahkan, sejatinya wacana itu pernah muncul di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, SBY kala itu menolak usulan tersebut dan akhirnya? mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.
"Dulu kan sudah pernah. Hanya keluar perppu oleh Pak SBY pada saat itu," tutup Zulkifli.
