Liputan6.com, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merasa Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) kurang berfungsi dan sebaiknya dibubarkan saja. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla tampak kurang setuju dengan wacana itu.
"Bukan pembubaran (DPD), perubahan. Tidak dibubarkan, mungkin perbaikan," tegas JK di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).
Selain itu, wewenang DPD diminta untuk ditingkatkan. Namun begitu, JK mengatakan tak bisa turut campur dalam urusan itu. "Urusan DPD lah," ucap JK singkat.
Baca Juga
Advertisement
Ketua MPR Zulkifli Hasan menambahkan, lembaganya sedang membahas wacana tersebut. Wacana tersebut sedang ditampung oleh pihaknya.
"Tentu ini semua kita tampung di MPR, dalam badan pengkajian. Sekarang sudah digodok nanti seperti apa," kata Zulkifli.
Meski demikian, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN itu menegaskan tata negara yang ada saat ini sudah cukup baik.
Zulkifli juga menyampaikan untuk melakukan pembubaran, ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni harus diusulkan oleh 1/3 anggota MPR dan dihadiri 2/3.
"Setuju separuhnya baru bisa. Jadi sekarang ini kita tampung dulu usulan-usulan semua pihak," ujar Zulkifli.
