Hasilkan 7 Rekomendasi, Mukernas PKB Tolak Perkawinan Sejenis

PKB merekomendasikan untuk pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD Provinsi, pemilihan bupati dan wali kota dilakukan oleh rakyat.

oleh Oscar Ferri diperbarui 06 Feb 2016, 16:29 WIB
Peserta Mukernas PKB dengan aksi foto selfie. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam Mukernas ini, baik untuk internal PKB sendiri maupun untuk lembaga legislatif dan eksekutif.

"Pada Mukernas yang berlangsung hingga dini hari tadi, kita telah memutuskan beberapa hal penting sebagai kebijakan dan kesepakatan bersama peserta Mukernas," ucap Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di arena Mukernas PKB, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

Pertama, untuk internal PKB, kata Kadir, partainya menyepakati pembaruan 9 peraturan partai.‎ Salah satunya soal kaderisasi dan penguatan kepartaian. Kemudian juga disepakati program-program kerja yang nanti tindak lanjutnya akan dilakukan oleh DPW, DPC, dan bupati serta wali kota dari PKB.

"Yakni konsep kaderisasi dan pelaksanaan, penguatan mesin partai, penguatan branding partai, dan mengelola partai secara efisien dan produktif," ujar Kadir.

Kemudian ada juga rekomendasi lain untuk legislatif dan eksekutif. Rekomendasi untuk urusan di luar PKB itu yakni‎:

1. Perubahan atas UUD 1945, yang salah satunya menyangkut DPD. Bagi PKB sepanjang kewenangan fungsi DPD seperti hari ini, maka PKB merekomendasikan untuk dihilangkan. Tapi kalau diberi kewenangan lebih baik PKB setuju eksistensinya.

2. PKB merekomendasikan untuk pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD Provinsi, pemilihan bupati dan wali kota dilakukan oleh rakyat.

3. PKB memutuskan untuk membantu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tramsigrasi. DPW, DPC, dan seluruh perangka yang ada membentuk pokja desa untuk menyuskeskan gerakan membangun Indonesia dari pinggiran dan dari desa.

4. PKB dengan tegas menolak perkawinan sejenis.

5. PKB meminta kepada pemerintah untuk mendorong sistem pendanaan parpol. PKB mendorong bantuan dana parpol ditingkatkan.

6. PKB komit mendorong upaya pemberantasan narkoba. Dalam waktu dekat ini selutuh anggota DPRD Fraksi PKB seluruh Indonesia akan tes urine. PKB komitmen dalam pemberantasan narkoba dan mendukung BNN sebab narkoba merupakan ini masalah besar yang tak punya tempat di negeri ini.

7. Dalam rangka membantu pemerintah memahami agama agar damai, Mukernas merekomendasikan mengirim 1.000 kiai kampung ke pelosok-pelosok negeri guna mendampingi orang-orang yang salah paham kembali lurus‎.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya