Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mengakui adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di industri garmen di Jateng pada tahun ini. PHK merupakan langkah efisiensi dari perusahaan yang sudah tidak kuat menanggung beban berat.
"Memang ada (PHK). Jadi beberapa perusahaan yang tidak kuat, mem-PHK. Kebanyakan perusahaan garmen
ya," ujar Ganjar saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Minggu (7/2/2016).
Lebih jauh diakuinya, perusahaan garmen tersebut terpaksa melakukan PHK karena beban biaya produksi atau operasional membengkak akibat banyak faktor,. Salah satunya pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Baca Juga
Advertisement
"Mereka tidak kuat karena bahan bakunya kebanyakan dari impor," ucap Ganjar tanpa bersedia menyebut data PHK di tahun ini dan tahun lalu.
Dalam hal ini, sambungnya, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu diserahkan pada pihak perusahaan, bagaimana perusahaan mampu menyelamatkan bisnisnya.
"Kalau kebijakan pemerintah tidak bisa. Mereka harus menghemat, efisiensi di lingkungan manajerialnya. Mungkin jam kerja dikurangi atau lainnya," terangnya.
Namun demikian bukan berarti Pemerintah Provinsi Jateng berpangku tangan. Menurut Ganjar, pemerintah dapat melonggarkan atau merelaksasi aturan demi mencegah terjadinya PHK.
"Saya minta relaksasi sedikit untuk sakitnya dirasakan bersama. Jangan tergesa-gesa PHK, makanya yang bisa kita rescue (selamatkan), ya kita rescue," tambah Ganjar.
Contohnya, kata Ganjar, apabila pengusaha mengeluhkan perizinan yang memberatkan bisnis perusahaan
sehingga terancam menutup pabrik atau operasionalnya, maka pemerintah dapat memfasilitasinya.
"Kalau pengusaha mempersoalkan perizinan yang bisa mematikan usaha, langsung saya telepon, jangan diganggu dulu. Cara-cara seperti itu yang bisa menahan hidup mereka lebih panjang. Kita berdoa saja," tuturnya. (Fik/Zul)
