Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Hasilnya, PPP akan mengadakan muktamar dalam rangka islah atau berdamai.
Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Bandung, Romahurmuziy, memohon doa restu agar hal itu bisa terlaksana dengan baik. Serta, meminta maaf karena telah menimbulkan hiruk-pikuk.
"Silatnas memohon doa restu dan dukungan seluruh rakyat, agar PPP dapat segera menyelesaikan masalah internalnya dalam waktu yang sangat segera. Teriring permohonan maaf sebesar-besarnya atas hiruk-pikuk ini," ucap pria yang akrab disapa Romi itu di Jakarta, Sabtu 6 Februari 2016.
Baca Juga
Advertisement
Menurut Romi, bersatunya kembali PPP bukan hanya kebutuhan, tapi kewajiban yang telah menjadi kesimpulan di Silatnas.
"Karenanya Silatnas merekomendasikan kepada seluruh kader PPP untuk meninggalkan perbedaan, berhimpun dalam titik temu, bergandengan tangan untuk PPP yang satu berdasarkan semangat ukhuwwah Islamiyyah dan ukhuwwah imaniyyah," ungkap Romi.
Karena itu, menurut politikus PPP lainnya, Arsul Sani, baik Djan Faridz maupun Romi ataupun kader lainnya bisa mencalonkan diri menjadi ketua umum dalam Muktamar Islah nanti.
"Baik Djan Faridz, Romi dan para kader lainnya yang berkeinginan menjadi ketua umum, dipersilakan berkontestasi secara fair, baik dan tidak menggunakan politik uang," imbuh Arsul.
Gunakan Cara Golkar
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly telah memperpanjang kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional Riau, sebagai bentuk legal standing untuk menjalankan Munaslub dalam rangka islah.
Menurut Arsul Sani, cara seperti itulah, diyakininya akan dilakukan oleh pemerintah agar mewujudkan islah di partainya.
"Kami yakin pemerintah akan menggunakan model yang sama," ujar Arsul saat dikonfirmasi, Sabtu 6 Februari 2016.
Karena keyakinannya, pria yang kini duduk di Komisi III DPR itu pun meminta agar pemerintah mengeluarkan SK perpanjangan kepengurusan DPP Muktamar Bandung. Hal ini menurut dia, juga satu sikap yang menjadi hasil dari Silatnas yang telah digelar partai berlambang Kabah itu.
"Silatnas meminta pemerintah agar mengeluarkan SK perpanjangan kepengurusan DPP Muktamar Bandung, sebagaimana perlakuan yang sudah diberikan kepada Golkar," ungkap Arsul.
Di kesempatan berbeda, Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Bandung, Romahurmuziy, menyampaikan hal itu dilakukan dan kepastian hukum, tidak boleh ada kekosongan kepengurusan PPP sebagai badan hukum.
"Bahwa oleh karenanya Silatnas menyatakan DPP PPP yang saat ini berlaku adalah sebagaimana masih tercantum dalam Lembaran Negara RI, yakni DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung dengan masa bakti 2011-2016," ucap Romi.
Sebelumnya, Yasonna mengatakan penyelesaian rekonsiliasi PPP pun tak akan jauh berbeda dengan Golkar.
"Formatnya hampir samalah dengan Golkar," ujar Menkumham.
Politikus PDIP itu juga mengisyaratkan akan mengadakan Muktamar Islah, sebagai jalan keluarnya.
"Ya kita harapkan begitu (terjadinya Muktamar Islah). Kita akan dorong itu," tutup Yasonna.
