Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat sepanjang 2015 berhasil menyerap tenaga kerja hingga 301.474 orang atau berkontribusi 21 persen dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebesar 1.435.704 orang.
Jumlah penyerapan tenaga kerja tersebut lebih tinggi dibandingkan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah yang mencapai 161.811 tenaga kerja, Jawa Timur 130.112 orang, serta DKI Jakarta 121.224 orang.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengemukakan, penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi di Jawa Barat merupakan yang paling banyak di Indonesia. Hal ini menunjukkan investasi di Jawa Barat tetap bergerak sehingga dapat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Jawa Barat memang masih menjadi daerah tujuan investasi favorit di Indonesia. Realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang tahun 2015 sebesar Rp 98 triliun. Ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Dengan penyerapan tenaga kerja yang terbesar menunjukkan korelasi positif masuknya investasi dengan tumbuhnya lapangan kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada media, Rabu (10/2/2016).
Baca Juga
Advertisement
Franky menambahkan, guna mendukung percepatan penyerapan tenaga kerja, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian untuk memastikan ketersediaan SDM siap kerja.
Dalam rapat koordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Perindustrian kemarin, Selasa (9/2/2016), Franky mengemukakan pihaknya mengusulkan kenaikan anggaran pelatihan sehingga dapat meningkatkan kapasitas SDM tenaga kerja.
Dia mengutip dari angkatan kerja sebanyak 122 juta orang, lebih dari 90 persen pendidikan di bawah SMA. Demikian pula dengan pengangguran yang sebanyak 7,5 juta orang, lebih dari 90 persen pendidikan di bawah SMA.
Selain itu, dia juga menekankan sinergi antara fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan pengusaha atau investor yang masuk ke Indonesia. BKPM, kata Franky, beberapa kali dihubungi oleh perusahaan yang kesulitan mencari tenaga kerja.
“Ada gap antara kompetensi SDM dengan kebutuhan investor. Ini yang perlu diselesaikan pemerintah. Dengan dukungan anggaran tersebut, tenaga kerja Indonesia dapat memiliki kompetensi dan produktivitas yang lebih tinggi dari yang ada saat ini. Sehingga daya saing tenaga kerja Indonesia juga akan semakin meningkat, tidak hanya secara kuantitas, tapi juga dari kualitasnya,” jelas Franky. (Yas/Gdn)
