Liputan6.com, Jakarta - Baru-baru ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali mewacanakan pembongkaran kawasan Kalijodo. Pernyataan Ahok itu mengemuka pascakecelakaan maut yang melibatkan Fortuner dengan pengendara motor di KM 15 Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Senin 8 Februari 2016, dan menewaskan 4 orang.
Wacana pembongkaran Kalijodo ini menuai beragam respons dari warga setempat. Sebagian setuju dan sebagian lainnya menolak. Bahkan tak sedikit di antara mereka menyangsikan rencana tersebut bakal terwujud. Sebab isu pembongkaran sudah sering mereka dengar, namun hingga kini bisnis prostitusi di Kalijodo masih tumbuh subur.
"Ya nggak apa-apa (dibongkar). Warga setempat kan pasti memikirkan masa depan anak-anaknya," ucap warga sekitar lokasi Kalijodo yang merahasiakan namanya.
Baca Juga
Advertisement
Hal serupa juga keluar dari mulut warga setempat lainnya. Pria paruh baya itu mendukung langkah Ahok. Namun, dia pesimistis pernyataan mantan Bupati Belitung Timur itu hanya gertak sambal saja.
"Digusur aja, bagus itu. Tapi kalau bisa..." ucap warga tersebut menghentikan ucapannya.
Sementara warga lainnya meminta ketegasan kepada Ahok lokasi mana yang akan dibongkar. Sebab, kawasan Kalijodo cukup luas. Di kawasan itu juga terdapat permukiman warga biasa yang sama sekali tidak terlibat dengan bisnis prostitusi.
"Sekarang pertanyaannya yang mau dibongkar itu kafe-kafe (tempat prostitusi) atau semua rumah warga juga?" tanya salah seorang warga lainnya.
Pria yang mengaku sejak lahir tinggal di Kalijodo itu minta pemerintah melakukan pendekatan dengan baik jika ingin membongkar Kalijodo.
"Kalau tiba-tiba ada pembongkaran tanpa pemberitahuan, ya kita pasti akan lawan," ujar pria paruh baya tersebut yang meminta namanya dirahasiakan.
Selain diminta menertibkan kafe dan rumah-rumah prostitusi, warga juga meminta Ahok untuk menertibkan rumah-rumah yang ada di kolong jalan tol. Disinyalir, bangunan-bangunan tersebut ditempati sejumlah preman yang mengendalikan Kalijodo.
"Kalau bicara bongkar-bongkar mah yang ada di kolong jalan tol aja dulu karena nggak bayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Baru bersihin yang di seberangnya (kafe-kafe di Kalijodo)," tantang pria berbadan tambun itu.
Tidak Gentar
Pemerintah DKI Jakarta menyatakan siap untuk menertibkan kawasan Kalijodo. Meski ada nada ancaman dari suara-suara yang tidak menginginkan lokalisasi Kalijodo ditertibkan, Ahok tetap akan menertibkannya.
"Mana ada sih negara kalah sama preman," ucap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta, Kamis (11/2/2016), saat disinggung soal tantangan warga Kalijodo terkait penertiban kawasan tersebut.
Proses penertiban akan didahului dengan penyampaian surat peringatan 1 hingga 3. Sampai akhirnya nanti ditertibkan Surat Perintah Bongkar (SPB).
"Itu kan melibatkan 2 wali kota, Utara dan Barat. Kita akan kirim SP 1, saya sudah minta kasih SP 1 dulu, SP 2, SP 3, SPB. Begitu masuk SPB pasti kita akan minta bantuan polisi dan tentara," kata Ahok.
Rencana pembongkaran Kalijodo memang sudah sejak lama. Hanya saja, Pemprov terpaksa memilih revitalisasi Waduk Pluit sebagai prioritas utama, sehingga pembongkaran tak kunjung terlaksana.
