Liputan6.com, Jakarta Pemprov DKI Jakarta sudah bertekad menertibkan kawasan Kalijodo. Meski harus menghadapi para preman yang diduga menjaga lokasi ini, penertiban tetap akan dilakukan.
"Mana ada sih negara kalah sama preman," ucap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta, Kamis (11/2/2016), saat disinggung soal tantangan warga Kalijodo terkait penertiban kawasan tersebut.
Proses penertiban akan didahului dengan penyampaian surat peringatan 1 hingga 3. Sampai akhirnya nanti ditertibkan Surat Perintah Bongkar (SPB).
Baca Juga
Advertisement
"Itu kan melibatkan 2 wali kota, Utara dan Barat. Kita akan kirim SP 1, saya sudah minta kasih SP 1 dulu, SP 2, SP 3, SPB. Begitu masuk SPB pasti kita akan minta bantuan polisi dan tentara," kata Ahok.
Rencana pembongkaran Kalijodo memang sudah sejak lama. Hanya saja, Pemprov terpaksa memilih revitalisasi Waduk Pluit sebagai prioritas utama, sehingga pembongkaran tak kunjung terlaksana.
"Nah, kita kerjakan itu dulu. Karena rusun tidak tersedia cepat. Makanya kita tunda. Tadi kita berpikir, sekarang kan mau bangun lagi 10 hektar yang Muara Baru, saya lagi data. Nah, orang-orang ini musti didata kan, dagangnya apa, bengkel atau apa," ucap Ahok.
"Nah, 10 hektar kita mau bikin 10 blok. Nah, kita pikir kita mau bangun sekalian daerah sekitar itu Kedung Panjang, Kalijodo, itu kita mau masukin kalau yang dagang, tapi tertunda. Tapi setelah kejadian Fortuner saya pikir kalau dibiarin terus nanti korban lagi korban lagi. Ya sudah kita utamain bersih dululah," pungkas Ahok.
