Liputan6.com, Jakarta - Namanya santer se-Asia Tenggara. Kramat Tunggak. Ini adalah lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Pada 27 April 1970, Gubernur Ali Sadikin menetapkan kawasan ini sebagai lokalisasi agar prostitusi yang tersebar di beberapa wilayah di Ibu Kota Jakarta bisa terpusat. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih mudah mengontrol.
Selama 29 tahun Kramat Tunggak berdiri. Hingga akhirnya pada 31 Desember 1999 di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso, lokalisasi tersebut ditutup. Di atas lahan 12 hektare itu dibangun Jakarta Islamic Center (JIC).
Baca Juga
Advertisement
Bang Yos, sapaan Sutiyoso, bercerita upayanya menertibkan kawasan tersebut dari bisnis seks. Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini, tidak mudah mengajak mereka yang bertahan hidup di Kramat Tunggak untuk lepas dari pekerjaannya.
"Tidak mudah untuk menertibkannya, saya memerlukan waktu satu tahun," kata Bang Yos saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (15/2/2016).
Cara persuasif ditekankan oleh pemerintah saat itu. Seperti sosialisasi terus-menerus dan tidak terputus, sampai rutin mengundang penceramah atau tokoh utama untuk masuk ke Kramat Tunggak.
"Semuanya benar-benar saya persiapkan dengan matang supaya tidak terjadi gejolak," ujar politikus Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) ini.
Strategi lainnya adalah dengan menyebar angket kepada para PSK dan bergantung hidup yang di lokalisasi.
Angket tersebut, kata Bang Yos, berisikan keinginan mereka bilamana tidak lagi bekerja di Kramat Tunggak. Singkat kata, pemerintah kota ingin tahu usaha apa yang ingin dibangun para penghuni.
"Ada yang mau nyalon, katering, parkir, semua kita kursuskan. Sampai benar-benar saya lihat mereka sudah siap, maka kita tertibkan Kramat Tunggak," tutur Bang Yos.
Mereka yang bermimpi dengan usahanya itu lantas diberikan kemudahan pinjaman modal. Pemerintah mengucurkan pinjaman tanpa bunga.
"Mereka tetap harus mengembalikan pinjaman itu. Terserah mereka. Ada yang sehari Rp 1.000, ada yang Rp 5.000. Pokoknya semampu mereka," kata Bang Yos.
Lalu, untuk mereka yang tidak kunjung mengembalikan modal, pemerintah lalu mengevaluasinya. "Kita turun langsung ke lapangan melihat bagaimana usahanya. Kalau mereka bener-bener gagal dan kegagalannya itu dipahami, kita relakan. Yang penting tidak membebani."
Ia menambahkan, "Berkali-kali saya sampaikan ke mereka, kamu mau pilih belok kiri ke neraka apa lurus ke surga. Kalau ke kiri pasti ke neraka, itu yang saya selalu sampaikan."
