Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menegaskan tidak ada dana dari United Nation Development Programme (UNDP) untuk kaum lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT) di Indonesia. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)
"UNDP sudah dipanggil ke Bappenas untuk menjelaskan apa yang terjadi. (UNDP) yang di sini tidak tahu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/2/2016).
Dalam pertemuan itu, UNDP menegaskan tidak ada pengucuran dana untuk LGBT. "UNDP di sini mengatakan dia tidak, tidak tahu itu dan tidak mengikuti proyek itu," tambah dia.
Baca Juga
Advertisement
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, dana untuk kelompok LGBT hanya ada di UNDP Thailand, bukan di Indonesia. Ia meminta agar dana tersebut tidak dikucurkan untuk kelompok tersebut.
"Itu UNDP di Thailand yang punya proyek. Oleh karena itu, diminta untuk tidak melanjutkan proyek tersebut," JK menegaskan.
UNDP menyatakan ada dana sebesar Rp 108 miliar yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan.
Dalam keterangan di situsnya, UNDP menyebutkan bahwa proyek ini dimulai pada Desember 2014 hingga September 2017 mendatang.
