Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengundang para gubernur untuk terlibat dalam rapat koordinasi. Dalam rapat ini Menteri Jonan ingin menyatukan pandangan sehingga kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah dapat tepat sasaran.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, pertemuan dengan para gubernur yang berlangsung pada 11-12 Februari 2016 tersebut dimaksudkan untuk mensinkronkan program transportasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, rapat tersebut juga untuk mendapatkan masukan dari pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBN 2017.
Pada pertemuan tersebut, Menteri Perhubungan memaparkan pelaksanaan program transportasi di seluruh provinsi yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016. Menteri Perhubungan juga mempersilahkan para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) untuk menyampaikan secara rinci lokasi pembangunan Sub Sektor Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan sekolah-sekolah di masing-masing provinsi beserta dengan besaran anggarannya.
Baca Juga
Advertisement
Selanjutnya, para gubernur memberi masukan untuk RAPBNP 2016 dan RAPBN 2017. Beberapa masukan tersebut adalah program pengadaan bus BRT, pembangunan pelabuhan penyeberangan di wilayah timur Indonesia, pengalihan terminal tipe A dan jembatan timbang ke Kemenhub serta optimalisasi UPP terutama yang akan menjadi BLU dengan menambah alat bongkar muat.
"Pembangunan ataupun pengembangan infrastruktur perhubungan yang menjadi pembahasan kegiatan strategis antara lain pembangunan rambu dan marka jalan pada jalan – jalan nasional, dan pengembangan bandara di masing–masing wilayah,” jelas Jonan seperti dikutip dari pernyataan tertulis, Selasa (16/2/2016).
Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin mengatakan dapat tersebut dapat menjadi wadah bagi daerah untuk menyampaikan permintaan atau usulan terkait pembangunan dan pengembangan sektor transportasi di daerahnya.
Gubernur Maluku Said Assegaff berharap pertemuan semacam ini diikuti oleh Kementerian lain sehingga program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dapat sejalan. Dalam pertemuan tersebut, Assegaff berdiskusi tentang program-program pembangunan infrastruktur perhubungan antara lain pemberian bantuan kapal rede untuk transportasi laut dan pengembangan bandara-bandara.
“Tahun ini, kami diberikan 10 kapal rede yaitu kapal angkut penumpang antar pulau. Kapal ini cocok dengan wilayah Maluku yang merupakan wilayah laut namun tidak memiliki dermaga. Dengan kapal ini kami yakin, persoalan transportasi laut di Maluku sudah aman 90 persen,” jelasnya.
Pada tahun ini, Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran Rp 48,46 triliun dengan fokus kerja untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi (Rp 12,501 triliun), peningkatan kualitas pelayanan (Rp 5,501 triliun), peningkatan kapasitas (Rp 22,443 triliun), dan tata kelola dan regulasi/dukungan manajemen (Rp 8,020 triliun). (Yas/Gdn)
