Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Ma'ruf Amin menilai polisi tidak bijaksana jika hanya menertibkan kawasan Kalijodo. Menurut dia, penertiban harus diterapkan di kawasan-kawasan prostitusi lainnya dan tak menunggu momentum.
"Sifatnya jangan karena ada event (momentum) baru dibersihkan. Kalau begitu kan sifatnya temporary (sementara). Kalau ada kepentingan baru dibersihkan," kata Ma'ruf di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (17/2/2016).
Ma'ruf menjelaskan, kondisi bebas maksiat, premanisme dan narkotika menjadi kebutuhan dan menyangkut kepentingan seluruh warga.
Baca Juga
Advertisement
Oleh sebab itu, kegiatan ilegal yang merusak moral harus segera ditertibkan. MUI sebagai lembaga agama akan memaksimalkan perannya menjaga moral umat dengan dakwah.
"Ini kan sifatnya kepentingan menyeluruh. Harusnya menyangkut kemanusiaan, moralitas, akhlak bangsa, jangan Kalijodo saja. Itu tidak fair," ujar Ma'ruf.
Ia berpendapat, praktik maksiat bisa teratasi jika pemerintah memperbaiki ekonomi negara. Sebab, alasan para pekerja seks menjajakan diri karena kebutuhan ekonomi.
"Kalau dari segi ekonomi itu urusan pemerintah. Supaya ekonominya juga diperbaiki. Itu bukan ranah MUI. Sebab, banyak orang melacur karena alasan ekonomi," tutup Ma'ruf.
