Liputan6.com, Jakarta - Salah seorang anggota Banggar DPR, Daniel Lumban Tobing menyayangkan proyek strategis Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah baru pemasangan tiang pancang (groundbreaking). Padahal proyek tersebut merupakan PLTU terbesar di ASEAN karena memiliki kapasitas 2x1.000 Mw.
"Kebijakan Presiden membangun infrastruktur itu benar, dapat memberikan rangsangan. Tapi ada beberapa proyek strategis yang hanya groundbreaking saja, contohnya PLTU Batang," tegas Daniel di Jakarta, Rabu (17/2/2016).
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut, Jepang sebagai investor dari PLTU Batang mengeluhkan lambannya realisasi pembangunan PLTU terbesar di Asia Tenggara itu. Pendanaannya berasal dari Japan Bank for International Cooperation (JIBC).
"Jepang saja mengeluh, sampai sekarang tidak ada kemajuan. Jika kita bicara industri, infrastruktur dan energi sangat besar. Sayang, saya melihat tidak ada kemajuan," tegas Daniel.
Baca Juga
Advertisement
Menanggapi pendapat dari Daniel, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memberi pembelaan. Bambang mengakui pembangunan PLTU Batang masih terkendala pembebasan lahan yang tinggal sedikit lagi.
"PLTU Batang terkendala pembebasan lahan sedikit, sangat sedikit. Tapi sedikitnya itu di tengah, makanya tidak bisa dipagari karena harus dipakai untuk keperluan pembangkitnya," ucap Bambang.
Bambang berharap, konstruksi PLTU Batang dapat terwujud seperti janji sang Bupati yang ditargetkan terlaksana pada awal tahun ini. "Mudah-mudahan sesuai janji Bupati, bisa terlaksana awal tahun ini," ujar Bambang.
Untuk diketahui, pembangunan PLTU Batang terus saja molor karena berbagai alasan, termasuk pembebasan lahan. Sementara target pengoperasian pembangkit listrik ini pada 2018.
Proyek yang diperkirakan akan menelan investasi Rp 35 triliun itu menggunakan teknologi pulverized coal supercritical itu merupakan satu dari proyek KPS dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Dalam proyek tersebut, pemerintah pusat menggandeng dua pihak swasta asing dari Jepang J Power dengan investasi 34 persen, Itochu 30 persen, dan Adaro sebagai investor lokal dengan investasi 34 persen serta pelaksana tender BPI. (Fik/Ahm)
