Liputan6.com, Makassar - Tujuh kepala keluarga (KK) warga eks Gafatar menghilang dari rumah kontrakan di Jalan Andi Tonro Lorong 5 Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, yang menjadi penampungan sementara.
Kepala Kesbangpol Kota Makassar Andi Gypping Ulang Lantara menyebut tanggung jawab pengawasan warga eks Gafatar berada di tangan Dinas Sosial.
Namun, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Yunus, mengatakan pihaknya tak berwenang mengawasi warga eks Gafatar tersebut. Yunus justru menyebut kewenangan itu berada di tangan Kesbangpol dan kepolisian.
"Dinsos Kota Makassar selama ini berkoordinasi dengan Dinsos Provinsi Sulsel hanya sebatas menfasilitasi tempat penampungan," kata Yunus via telepon kepada Liputan6.com, Kamis (18/2/2016).
Yunus menyebut keputusan menempatkan warga eks Gafatar di rumah kontrakan adalah karena sebagian dari mereka bukan warga asli Makassar. Mereka juga tidak memiliki identitas yang jelas.
"Misalnya ada warga asli Ambon, daerah Palopo, dan daerah luar kota Makassar lainnya," kata Yunus.
Baca Juga
Advertisement
Karena itu, menurut Yunus, warga eks Gafatar mengungkapkan sejak awal akan kembali ke Kalimantan. Keinginan itu kuat karena di sana mereka memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang jelas. Mereka terpaksa pindah karena Gafatar menjadi isu nasional.
"Di sana mereka ada pekerjaan berkebun dan tempat tinggal, hanya kemudian isu nasional yang menerpa akhirnya mereka terpaksa dievakuasi dari tempatnya di Kalimantan," jelas Yunus.
Sedangkan, sebagian eks Gafatar yang merupakan warga asli Makassar juga mengalami dilema karena mereka sudah keburu menjual harta sebelum hijrah ke Kalimantan.
"Sehingga mau nggak mau pasti mereka akan pulang ke tempat tinggalnya di Kalimantan," kata Yunus.
Yunus mengungkapkan, dari hasil assessment para eks Gafatar menyatakan tak ada satupun kegiatan yang mengarah kepada penyimpangan. Yunus menyebut mereka hanya terkena dampak Gafatar yang mencuat jadi isu nasional.
"Mereka katakan selama di sana seluruh salat lima waktu dikerjakan dan sama sekali tak ada penyimpangan. Makanya, mereka sendiri pusing mau berbuat apa di sini tak ada kerjaan maupun tempat tinggal tetap," ujar Yunus.
